Andaikan Ahok jadi kader PDIP

Merdeka.com - Hubungan antara PDIP dan bakal calon incumbent Pilgub DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) kian merenggang. Pemicunya, ucapan Ahok yang mengaku tak butuh lagi dukungan PDIP karena sudah cukup nyalon dengan didukung Golkar, NasDem dan Hanura.

PDIP mengaku tersinggung dengan ucapan Ahok itu. Bahkan siang ini, DPD PDIP DKI Jakarta menginisiasi pertemuan dengan Gerindra, PAN, PKS, PPP, PKB dan Demokrat untuk bahas calon penantang Ahok.

Ucapan Ahok itu keluar usai duduk satu mobil dengan Presiden Jokowi, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat hendak menghadiri Rapimnas I Golkar di Istora Senayan pada 28 Juli lalu. Bahkan, kabarnya di dalam mobil Megawati menawari Ahok jadi kader PDIP jika ingin diusung oleh partai berlogo banteng itu di Pilgub DKI.

Lalu bagaimana andai Ahok akhirnya jadi kader PDIP?

Wakil Ketua Bappilu PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono menyatakan, perkara keputusan Pilgub DKI saat ini sudah ada di tangan DPP PDIP dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, apapun bisa terjadi jika Megawati sudah memilih.

"Itukan kewenangan di DPP, Sekalipun Ahok jadi kader PDIP," jelas Gembong saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (8/8).

Gembong tak berani membenarkan ada tawaran PDIP kepada Ahok untuk menjadi kader. Hanya saja dia memastikan, PDIP dalam posisi mengusung di Pilgub DKI, tidak mungkin hanya mendukung calon.

"Saya yakin kalau Ahok datang jadi kader PDIP, PDIP tentu tidak mungkin mendukung tapi mengusung. Pendukung dan pengusung itu kan berbeda," jelas dia.

Kini keputusan siapa yang bakal diusung PDIP berada di tangan Megawati. Partai seperti PAN, PKS, Gerindra dan PPP berharap, jika PDIP mengusung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai calon penantang Ahok di Pilgub DKI.

Mengenai tawaran jadi kader PDIP sendiri sudah dibantah oleh Ahok. Menurut dia, Megawati paham betul jika dirinya tak mau lagi jadi kader partai setelah memutuskan untuk keluar dari Gerindra karena berkonflik dengan para politisi partai pimpinan Prabowo Subianto itu di DPRD DKI Jakarta.