Anas kritik persaingan KMP dan KIH dari balik jeruji
Merdeka.com - Terdakwa kasus korupsi proyek-proyek pemerintah dan pencucian uang, Anas Urbaningrum, menyentil persaingan dua poros koalisi, yakni Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat dalam pentas politik nasional. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menyarankan supaya kedua kubu membuka pembicaraan dan bukan meruncingkan perseteruan.
Anas menuliskan opininya itu dalam secarik kertas di balik ruang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adalah salah satu tim kuasa hukumnya, Handika Honggowongso, yang memperlihatkan surat itu kepada awak media.
Surat itu ditulis tangan dengan pulpen hitam. Ada empat saran Anas kepada kedua kubu koalisi itu.
Menurut Anas, pola penguasaan total dan dominasi Koalisi Merah Putih di DPR memang kurang mencerminkan jiwa gotong royong dan semangat berbagi tanggung jawab. Tetapi, lanjut dia, membuat pimpinan DPR tandingan adalah pilihan politik yang sulit dipahami dan malah bisa menurunkan citra politik Koalisi Indonesia Hebat.
"Membuat tandingan sulit dipisahkan dari citra lemah, kalah, dan gagap. Boleh jadi ini bisa menggerus citra dan deposit politik pemerintahan Jokowi-JK," tulis Anas dalam pernyataannya yang diterima awak media di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/10).
Anas meyakini politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung tidak bakal mau menjadi Ketua DPR tandingan. Dia menilai ada kejanggalan bila Pramono rela menjadi pimpinan parlemen tandingan.
"Kalau mau berarti ada sesuatu yang luar biasa. Tidak ada nilai politik adiluhung dalam kursi Ketua DPR tandingan," lanjut Anas.
Anas menyarankan jalan terbaik bagi kedua pihak adalah duduk bersama buat membicarakan masa depan pengelolaan DPR yang mencerminkan semangat Demokrasi Pancasila dan Indonesia yang majemuk.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan
Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah
Sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.
Baca SelengkapnyaKPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI
Terhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Tersangka Korupsi Rumah Jabatan DPR Lebih dari 2 Orang
KPK belum membeberkan nama-nama tersangka dimaksud.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah
enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca SelengkapnyaDulu AHY Kritik IKN Sita Anggaran Negara, Usai Jadi Menteri Puja Puji
AHY resmi dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024) lalu.
Baca SelengkapnyaKritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis
BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.
Baca Selengkapnya