Anak SBY minta KPK taati aturan saat geledah DPR
Merdeka.com - Ketua Fraksi Demokrat Edhy Baskoro Yudhoyono alias Ibas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati standar operasional keamanan dalam Gedung DPR saat melakukan penggeledahan. Sikap ini buntut adu mulut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan penyidik KPK, ketika menggeledah ruangan fraksi PKS, beberapa waktu lalu.
"Kalau itu bagian dari tindakan dan kewenangan penegak hukum ya silakan dilakukan. Tapi tolong diikuti standar aturan main yang berlaku," kata Ibas Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1).
Menurut Ibas, penggeledahan dengan perlengkapan senjata bisa saja dipandang masyarakat sebagai aksi pencidukan teroris di DPR. "Kami tidak menyalahkan SOP ( standard operating procedure) tetapi setiap institusi punya standar keamanan. Kami tidak mau parlemen itu dianggap seperti teroris yang diciduk keras," ungkap dia.
Dia menegaskan, kritik itu bukan berarti pihaknya tidak mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Demokrat, kata dia, konsisten untuk mendukung KPK berantas korupsi.
"Bukan berarti kita tidak dukung ya asal tidak tebang pilih dan sesuai data yang kuat," ujar putra kedua Presiden ke-2 Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Meski begitu, dia menilai penggeledahan dilakukan KPK tidak perlu diperdebatkan lebih jauh. Sebab, lembaga antikorupsi itu juga mempunyai tugas dan kewenangan.
"Kalau caranya bagus sebetulnya tidak apa-apa dan tidak perlu kita perdebatkan," tandas dia.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR
"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaJK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaKPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU
"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca SelengkapnyaAkui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca Selengkapnya