Anak buah Ical nilai kebijakan BBM Jokowi perbanyak kemiskinan

Merdeka.com - Langkah pemerintahan Jokowi-JK dengan menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan mengikuti harga minyak dunia dinilai menguntungkan kaum kapitalis. Kebijakan yang demikian justru dinilai akan memperbanyak angka kemiskinan.

"Angka kemiskinan akan naik. Pemerintah harus menyiapkan program jaring pengaman buat mereka," kata Wasekjen DPP Partai Golkar versi Munas Bali, M Misbakhun saat dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa (6/1).

Anak buah Aburizal Bakrie (Ical) itu menegaskan, kebijakan subsidi itu bukanlah kebijakan yang dihitung berdasarkan untung rugi secara ekonomi. Tetapi subsidi itu adalah pilihan kebijakan yang didasarkan pada konstitusi.

"Karena bumi, air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Oleh sebab itu maka dasar pijakan pemberian subsidi untuk rakyat adalah konstitusi," jelas inisiator angket BBM ini.

"Melepaskan sepenuhnya harga BBM kepada mekanisme pasar membuat negara membiarkan konsumen yaitu rakyat Indonesia dihadapkan pada hukum besi pasar yaitu titik equilibrium supply and demand, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran," imbuhnya.

Lebih lanjut, kata bekas politikus PKS itu, kebijakan pemerintahan Jokowi-JK soal BBM dengan sepenuhnya mengikuti harga pasar dunia jelas akan membahayakan rakyat kecil. Sebab, pengaruh harga BBM bisa berdampak terhadap semua sektor apalagi daya beli rakyat masih sangat terbatas pada kebutuhan pokok.

"Karena bahan bakar minyak mempunyai pengaruh sangat kuat pada inflasi. Sehingga kalau harga BBM naik turun fluktuatif mengikuti mekanisme pasar maka akan banyak lahir kelompok masyarakat miskin baru yang selama ini hidupnya banyak ditopang konsumsinya oleh subsidi," terang Misbakhun.

"Justru peran negaralah yang harus hadir sebagai regulator untuk hukum besi mekanisme pasar tersebut. Kehadiran negara akan membuat rakyat sebagai pembayar pajak dan pemilik mandat negara ikut merasakan cita-cita negara yang ada di dalam konstitusi," tandasnya.