Ali Mochtar Ngabalin ke Amien Rais: Jaga lisanmu sebagai tokoh!

Merdeka.com - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menanggapi pernyataan politikus senior PAN Amien Rais tentang Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan dilengserkan Allah pada Pilpres 2019.

Menurut Ali Mochtar Ngabalin, sebagai seorang tokoh seharusnya Amien Rais jangan melontarkan fitnah dan pernyataan yang terkesan mengadu domba rakyat. Meskipun berbeda pilihan politik.

"Jangan, jaga lisanmu sebagai tokoh," kata dia di gedung Bina Graha, komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/5).

Dia berpendapat, Amien Rais sepatutnya juga tidak menghakimi seseorang layaknya Tuhan. Apalagi, sambung dia, Amien mengatakan petahana Presiden RI itu akan dilengserkan Allah di 2019.

"Allah itu putusannya adalah gaib. Tidak ada orang Indonesia menentukan kegaibannya. Man jadda wa jadda, siapa berusaha dia dapat. Nanti Allah yang merubah nasib suatu kaum kalau kaum mau berubah. Jangan anda bertindak seperti Allah kemudian menurunkan takdir berbuat semaumu," ucap politikus Partai Golkar ini.

Meski demikian, Ngabalin tidak melarang perbedaan pilihan politik. Hanya saja, ia mengingatkan perbedaan pilihan politik harus disampaikan dengan cara-cara yang santun.

"Boleh berpolitik, boleh beda pilihan, tapi ada tata krama orang menggunakan akhlak, etika, dan moral berpolitik," tandas dia.

Ali Mochtar Ngabalin juga menanggapi pernyataan Amien Rais perihal gaji pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurut Ngabalin, gaji ratusan juta yang diberikan oleh negara untuk pejabat di BPIP merupakan hal yang wajar.

"Kalau blunder menyangkut BPIP, blundernya ukuran gaji departemen keuangan, kenapa presiden yang blunder? Peraturan Presiden yang turun bulan Februari tentang BPIP," kata Ngabalin.

"Nanti Perpres tentang hak keuangan dan fasilitas turun bulan Mei. Orang kerja setahun belum digaji negara," sambung dia.

Ngabalin mengatakan, peran dari BPIP ini cukup penting untuk merawat ideologi bangsa yang belakangan kian terkikis. Ia mencontohkan adanya kasus larangan menggelar upacara bendera di salah satu sekolah.

Hal ini, sambung dia, yang kini jadi perhatian pemerintah. Terutama dalam hal menjaga dan merawat ideologi bangsa bagi generasi penerus.

"Itulah kenapa, (pemerintah) memberikan perhatian luar biasa kepada BPIP. Dimana blundernya?" ucap Ngabalin.

Reporter: Hanz Salim

Sumber: Liputan6.com