Alasan Panitia Munaslub Golkar para caketum wajib setor Rp 1 miliar

Merdeka.com - Sekretaris Steering Committee Munaslub Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menilai, mahar Rp 1 miliar bagi para caketum Golkar dibuat untuk mengedepankan aspek transparansi, atas semua biaya politik yang menjadi beban bagi tiap kandidat dan Partai Golkar secara kelembagaan.

"Untuk Munaslub yang berkualitas itu, dari potensi negatif kita ubah menjadi positif. Yakni bertemunya para voters dengan para kandidat, itu kan ruang. Daripada mereka melanglang buana dari Sabang sampai Merauke, ada yang sanggup dan ada yang tidak sanggup, kan begitu," ujar Agun di DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/5).

"Maka lebih baik panitia merancang secara terbuka. Dan itu bukan sesuatu yang terlarang," katanya menambahkan.

Ketika ditanya apakah para kandidat yang belum menyetor Rp 1 miliar seperti Indra Bambang Utoyo dan Syahrul Yasin Limpo akan terganjal aturan tersebut, Agun mengatakan, hal itu akan dibicarakan pada rapat pleno hari ini.

Dirinya menegaskan, mahar Rp 1 miliar yang merupakan syarat subjektif ini akan menjadi bahan diskusi, agar nuansa demokratis dalam penyelenggaraan Munaslub ini tidak terabaikan sama sekali.

"Nah itu makanya yang saya katakan, ada syarat objektif yang tidak bisa dikurangi, dan ada syarat subjektif. Syarat subjektif itu kan area yang bisa didiskusikan dan dibicarakan. Tapi mekanismenya itu kan saya tidak bisa menentukan, harus demokratis," ujar Agun.

"Jadi kalau sepuluh orang lebih banyak menghendaki (pendapat) A, masa saya sendirian harus bertahan, kan nggak mungkin. Jadi kita demokratis lah. Ingin transparan, partisipatif dan akuntabel. Jadi nggak ada gratifikasi, begitu juga money politics," pungkasnya.

Diketahui, sampai saat ini sejumlah delapan kandidat telah mendaftar kepada panitia Steering Committee (SC) Munaslub Golkar, untuk ikut berkompetisi memperebutkan kursi kepemimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut.

Mereka adalah Anggota Komisi III DPR Azis Syamsuddin, Wakil Ketua MPR ‎Mahyudin, Ketua Fraksi Golkar di DPR Setya Novanto, Ketua DPR Ade Komarudin, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Anggota Komisi XI Airlangga Hartarto, Mantan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, dan kader Partai Golkar Indra Bambang Utoyo.