KPU DKI bakal tertibkan kampanye di medsos berbau SARA
Merdeka.com - Dalam pilkada maupun pilpres, media sosial menjadi faktor penting yang harus diawasi. Hal ini karena melalui media sosial seseorang dapat mempengaruhi orang lain yang belum menentukan siapa yang akan dipilih di Pilkada maupun di Pemilu.
Pakar Informasi Teknologi dan Kriptografi, Pratama Persada menjelaskan apa yang ada di media sosial belum tentu benar. Namun, apabila ada seseorang yang dianggap 'dihormati' atau pun dianggap pintar mempercayai sesuatu hal yang dilihat di media sosial, orang lain yang melihatnya bisa dengan mudah ikut percaya dengan apa yang dilihat di media sosial tersebut walaupun isinya belum tentu benar.
"Misalnya ada Pak RT membaca di media sosial 'oh ternyata si calon A istrinya ada tiga' nah dia ketika melakukan rapat RT atau di warung makan, dia akan bilang, 'oh saya baca kok di media ini istrinya tiga'. Nah orang yang tidak punya kemampuan untuk berpikir nalar akan menangkap, 'oh iya benar, dia istrinya tiga, jangan kita pilih deh'. Kan gitu. Padahal sumber infonya belum tentu valid," kata Pratama dalam sebuah diskusi membahas media sosial dan Pilkada di Jakarta, Senin (26/9).
Pratama mengungkapkan masih banyak masyarakat yang mempercayai sesuatu hal yang menjadi viral di media sosial. Dia mencontohkan ada cuitan di media sosial Twitter belum tentu dicuit oleh banyak orang. Namun, bisa saja hanya dicuit satu-dua orang.
"Bisa jadi itu cuma dua atau tiga orang doang dengan berbagai macam akun gitu. Nah ini harus disosialisasikan kepada masyarakat, jangan terlalu percaya kepada media sosial walaupun itu menjadi referensi kita juga," katanya.
Sementara, terkait kampanye hitam yang marak menjelang Pilkada di media sosial, dia menilai hal ini belum tentu dibuat oleh tim seorang calon untuk menjatuhkan lawannya. Namun, bisa saja, kampanye hitam dibuat sendiri untuk mencari simpati pemilih.
"Bisa juga kampanye hitam untuk dirinya sendiri, supaya dia merasa orang lain menzalimi. Orang merasa dizalimi kemudian menganggap itu kasihan, semua orang menghujat dia padahal sebenarnya enggak," katanya.
Anggota Komisi II DPR Ahmad Baidowi berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat mengawasi media sosial menjelang Pilkada Serentak tahun 2017. Dia menilai, jelang Pilkada banyak ditemukan adanya akun-akun anonim yang lahir untuk menjatuhkan salah satu calon kepala daerah dengan melancarkan kampanye hitam.
"Kita berharap pada Bawaslu agar tidak hanya fokus pada akun-akun yang resmi," katanya dalam sebuah diskusi membahas sosial media dan Pilkada di Jakarta, Senin (26/9).
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PSI soal Dana Kampanye Rp180 Ribu: Bukan Salah, tapi Belum Selesai Diinput
PSI telah menyelesaikan penginputan laporan penggunaan dana kampanye ke KPU.
Baca SelengkapnyaDalih Ketua KPU Depok soal Banyak TPS Kekurangan Surat Suara: Ada Salah Pengesetan
Peristiwa kekurangan surat suara di sejumlah TPS di Depok jadi viral di media sosial
Baca SelengkapnyaPKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya
KPU diminta tidak mempublikasikan hasil yang justru berbeda karena banyaknya temuan kesalahan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU Pastikan Tak Mematok Suara Paslon dan Partai Peserta Pemilu 2024
KPU mengaku tidak mengetahui berapa jumlah masyarakat yang hadir waktu pencoblosan Pemilu.
Baca SelengkapnyaRekrutmen Petugas Kesehatan Haji 2024 Gratis, Laporkan ke Nomor Ini Jika Ada Pungli
Proses rekrutmen telah dibuka secara online sejak 18 Desember 2023 lalu dan berakhir pada 31 Desember 2023 melalui website https://daftarin.kemkes.go.id.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan
Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaKaesang Optimis PSI Masuk DPR: InsyaAllah dengan Dukungan dan Restu Presiden Jokowi
PSI menargetkan akan memeroleh 7 persen suara di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAlasan PSI Gelar Kampanye Akbar Perdana di Solo
Kaesang mempraktekkan cara mencoblos PSI dan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya