Akbar Tanjung tak restui Golkar buat kepengurusan untuk Munaslub

Merdeka.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung tidak sepakat jika Golkar membentuk struktur kepengurusan baru yang mengakomodasi Golkar Munas Ancol. Menurutnya, Munas bisa dilakukan atas dasar rekonsiliasi, bukan Munas Luar Biasa (Munaslub).

‎"Kalau saya berpendapat keabsahan Munas sudah kita dapatkan mengacu keputusan Rapimnas. Diperkuat dengan (perpanjangan SK) Menkum HAM. Kalau kita melaksanakan Munas dengan segera, itu sebagai basis, sudah bisa kita lakukan, cuma kita mau enggak," kata Akbar usai menghadiri Kovensi Nasional Tentang Haluan Negara di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (30/3).

Atas dasar itu, menurut dia, tinggal membentuk kepanitiaan, menentukan waktu dan tempat. ‎Kemudian Munas bisa segera digelar.

"‎Kami sudah menyampaikan usul supaya segera dilakukannya Munas dengan mempertimbangkan persiapan kita menghadapi Pilkada Serentak, bulan Februari 2017. Kalau ini kita pakai kan kita bisa mempersiapkan waktu luang lebih pasti," tuturnya.

Akbar berujar bahwa dalam kesepakatan Rapimnas rencana untuk Munas sudah jalan. Kemudian ditambah perpanjangan SK dari Menkum HAM. Menurutnya, justru atas dasar itu rekonsiliasi bisa terlihat.

‎"Kalau Munas Bali ‎itu kan memang kita masih menunggu waktu, pembicaraan mengenai kepengurusan yang sudah diakomodasikan. Tapi kita belum tahu nanti kapan kepengurusan, bentuknya apa, bagaimana kepengurusannya, dan nanti harus didaftarkan dulu pengesahannya oleh pemerintah," ujarnya.