Akbar tak bisa larang jika Ical tetap ngotot gelar Munas di Bali

Merdeka.com - Dewan Pertimbangan Partai Golkar memutuskan sebaiknya penyelenggaraan Munas Golkar di Bali akhir November mendatang ditunda. Jika kubu Aburizal Bakrie tetap ngotot melaksanakan Munas tersebut, dewan pertimbangan partai tak bisa melarang.

"Iya soal Munas kita serahkan kepada panitia Munas dalam hal ini DPP Partai Golkar," kata Akbar Tandjung di Kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (27/11) malam.

Akbar mengatakan, soal pelaksanaan Munas sepenuhnya merupakan keputusan DPP Partai Golkar. Menurut Akbar, keputusan dewan pertimbangan partai hanya bisa menyarankan supaya kisruh internal Partai Golkar tak panjang.

"Kalau seusai ini (keputusan wantim) mereka bisa duduk bersama dan tetap menggelar Munas (di Bali) ya itu yang kami inginkan, Alhamdulillah," kata Akbar.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Sri Redjeki Sumaryoto menegaskan posisi Dewan Pertimbangan kuat, namun senada dengan Akbar, pihaknya tetap tak bisa mencegah terselenggaranya Munas di Bali. "Dewan pertimbangan itu posisinya di atas, tapi seperti yang tadi disampaikan, kami tidak berada dalam posisi melarang," kata Sri.

Sementara terkait isu bagi-bagi uang jelang Munas, Akbar mengaku tak mendengarnya. "Saya tidak tahu mengenai hal ini. Saya tidak tahu kubu mana yang membagi-bagikan itu," kata Akbar.

Sebelumnya politisi senior Partai Golkar Zainal Bintang yang juga masuk dalam Presidium Penyelamat Partai Golkar‎ mengungkap ada pembagian uang jelang Munas Golkar oleh Ketua umum Aburizal Bakrie. Uang itu dibagikan untuk DPD I (provinsi) dan DPD II (kabupaten).

"Sudah satu bulan mereka (tim Ical) dipim‎pin Nurdin Halid, sudah keliling ke DPD I dan DPD II. Puncaknya di-setting di Yogyakarta dan sudah dijinakkan di Bali dengan rekreasi," kata Zainal.