Airlangga jadi Ketum Golkar, PKS ingatkan larangan Jokowi soal rangkap jabatan

Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid ikut mengometari perihal rangkap jabatan yang sekarang dijalani oleh Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus tegas dan tetap mematuhi komitmennya bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan sebagai Menteri dan juga Ketua Umum Partai.

"Kalau menurut saya sih mestinya beliau melaksakan apa yang menjadi komitmennya," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta Pusat, Jumat (29/19).

Tidak hanyak itu saja, Wakil Ketua MPR ini juga meminta Jokowi untuk melaksanakan seluruh komitmen dan juga janji-janji kampanye. Termasuk komitmen dalam hal kabinet.

"Tapi bukan cuma itu saja komitmen beliau banyak. Tentang kabinetnya itu beliau dulu menyampaikan akan buat kabinet yang ramping, yang profesional, yang tidak transaksionalkan gitu dulu. Jadi kalau dilaksanakan semua lebih bagus," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo pernah menegaskan bahwa para menterinya dilarang rangkap jabatan di partai politik, tidak terkecuali Airlangga.

"Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua," ujar Jokowi pada 26 Agustus 2014 lalu.

Alhasil, tak ada satupun di kabinet Jokowi yang punya jabatan penting di partai politik hingga kini. Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai tak masalah Airlangga rangkap jabatan menteri dan ketum partai politik.