AHY Singgung Peningkatan Utang Indonesia Bakal Membebani Pemerintah Mendatang

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, bahwa utang Indonesia pada akhir Juli 2022 tercatat sebesar USD 400,4 miliar atau setara Rp6.013,1 triliun (asumsi kurs Rp14.800 per USD). Dia mengingatkan pemerintah untuk mencegah penggunaan utang yang terlalu besar.

"Kita harus mencegah penggunaan dana utang yang terlalu besar," ujar AHY saat pidato kebangsaan di Rapimnas Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (16/9).

Menurutnya, utang yang terlalu besar bakal membebani pemerintahan selanjutnya. Kondisi perekonomian nasional akan berbahaya.

"Ini merupakan risiko tersendiri, bagi perekonomian kita. Sebab, di samping membebani pemerintah-pemerintah mendatang, juga berbahaya, jika perekonomian global dan nasional, terguncang dalam krisis," kata AHY.

Dia mengingatkan, utang yang sangat besar bisa mengakibatkan debt crisis atau atau krisis utang. Menurutnya, tidak sedikit negara lain sudah mengalami hal tersebut.

"Pada gilirannya, bisa menjadi pemicu krisis ekonomi secara nasional. Banyak contohnya di dunia," tandas AHY.

Posisi Utang Indonesia per Juli 2022

Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2022 kembali menurun. Posisi ULN Indonesia pada akhir Juli 2022 tercatat sebesar USD 400,4 miliar atau setara Rp6.013,1 triliun (asumsi kurs Rp14.800 per USD), turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar USD 403,6 miliar.

"Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN Juli 2022 mengalami kontraksi sebesar 4,1 persen secara year on year (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,2 persen (yoy)," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Kamis (15/9).

ULN Pemerintah pada Juli 2022 melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN Pemerintah pada Juli 2022 sebesar USD 185,6 miliar, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar USD 187,3 miliar. Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 9,9 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada Juni 2022 yang sebesar 8,6 persen (yoy).

Penurunan ULN Pemerintah terjadi akibat adanya pergeseran penempatan dana oleh investor nonresiden di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global.