Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjawab tudingan kubu Moeldoko, yang menyebut Demokrat dipimpinnya menjadi tempat berlindung ormas radikal dibubarkan pemerintahan Joko Widodo. AHY membantah tudingan kubu Moeldoko yang menyebut ada paham radikal di tubuh Demokrat.

"Kami tegaskan, bahwa ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila. Partai Demokrat juga menjunjung tinggi kebhinekaan atau pluralisme. Ini sudah final. Harga mati, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sekali lagi, KSP Moeldoko harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘tarikan ideologis’ di Partai Demokrat. Jika yang KSP Moeldoko maksudkan adalah masalah radikalisme; justru Partai Demokrat, dengan asas Nasionalis-Religius, menolak ideologi radikal tumbuh-berkembang di Indonesia. Tidak ada ruang bagi ideologi radikal baik kiri, maupun kanan," kata AHY dalam konferensi pers daring, Senin (29/3).

AHY menegaskan Demokrat konsisten menolak politik identitas. Dia mencontohkan banyak kepala daerah kader Demokrat yang sangat plural.

"Partai Demokrat juga konsisten, lantang menolak eksploitasi politik identitas, termasuk upaya-upaya membenturkan antara Pancasila dengan agama tertentu yang itu semua hanya akan memecah belah bangsa," kata AHY.

"Gubernur Aceh dan Gubernur Papua, yang merupakan kader utama Partai Demokrat, menjadi contoh konkret, bagaimana implementasi Pancasila isu pertentangan ideologi dalam tubuh Partai Demokrat adalah fitnah, hoaks, dan tuduhan yang keji," tukas dia.

Demokrat, kata AHY, justru mempertanyakan ideologi Moeldoko.

"Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh KSP Moeldoko? Saya ulangi, Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh KSP Moeldoko? Apakah ideologi yang sifatnya memecah belah, melalui fitnah keji, yang tidak bertanggungjawab? Tolong dijawab,” pungkasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad menuduh, Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi tempat berlindung ormas radikal yang dibubarkan pemerintah Joko Widodo. Alasan itu juga yang mendasari Moeldoko menerima pinangan sebagai ketua umum Demokrat KLB.

Rahmad bilang, jika kelompok tersebut sampai masuk legislatif bakal membahayakan.

"Ketika organisasi-organisasi radikal itu dibubarkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi, kami mendeteksi bahwa mereka mencari tempat berlindung di antaranya ke dalam Partai Demokrat. Setidaknya, kelompok radikal itu merasa nyaman dengan Partai Demokrat. Apalagi jika dikasih ruang untuk masuk ke dalam legislatif, maka itu akan membahayakan masa depan Indonesia," ujarnya kepada wartawan, Senin (29/3).

Rahmad mengatakan, kelompok ini tumbuh subur dan mendapatkan tempat saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden. Efek negatifnya, kata dia, dirasakan hari ini dengan berkembangnya intoleransi, hoaks dan sebagainya.

Moeldoko bersedia memimpin Demokrat agar masa depan terhindar dari pengaruh radikalisme. Rahmad yakin betul paham radikal mencari tempat perlindungan saat ini. Meski tuduhan itu telah dibantah kubu AHY.

"Yang kita lihat adalah fakta sejarah dimana kelompok radikal saat ini berusaha mencari tempat berlindung dan kelihatannya kelompok radikal itu nyaman berada di belakang bayang bayang SBY," ucapnya.

Alasan Moeldoko

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan alasan mengapa menerima pinangan sebagai ketua umum Demokrat hasil KLB. Mantan Panglima TNI ini bilang, di Demokrat telah terjadi pergeseran arah demokrasi.

Moeldoko mengatakan, akan terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Dia bilang pertarungan itu terstruktur dan mudah dikenali.

"Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia emas pada 2045. Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di Demokrat," katanya.

"Jadi bukan sekadar menyelamatkan Demokrat tapi menyelamatkan bangsa dan negara," pungkasnya.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com