Ahok yakin keputusan MK soal cuti petahana berdampak ke Jokowi
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, keputusan uji materi atau judicial review Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada akan berimplikasi terhadap Presiden Joko Widodo.
Basuki atau akrab disapa Ahok menjelaskan, jika MK memutuskan untuk mengharuskan dirinya cuti maka ini menjadi perdebatan saat Pemilihan Presiden 2019. Masyarakat akan meminta Presiden Jokowi cuti memimpin Indonesia selama kampanye berlangsung.
"Nanti orang akan menggugat presiden, pasti orang akan ke MK gugat presiden dengan cara ini berarti presiden 2019 waktu pencalonan harus juga cuti 4 bulan minimal mungkin seluruh Indonesia karena mau jalannya lebih jauh mungkin harus ya minimal 6 bulan lah mungkin setahun," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/8).
"Orang akan gugat begitu. Orang akan gugat setahun presiden enggak boleh kampanye enggak boleh jadi presiden kalau mau nyalon kembali kan bisa pakai dasar dong kalau ngomong itu macam-macam," tambah mantan Bupati Belitung Timur ini.
Dia mencontohkan, beberapa negara di dunia memiliki aturan kampanye yang berbeda-beda untuk memilih pemimpin mereka. Salah satunya Filipina yang mengharuskan petahana cuti selama satu tahun.
Alasan pemimpin negara atau presiden ini harus cuti tidak jauh berbeda dengan Pasal 70 ayat 3 dalam UU Pilkada terkait cuti petahana. Di mana harapannya mereka tidak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.
"Punya kesempatan buat mempromosikan diri, presiden enggak menggunakan memanfaatkan hal presiden. Pasti akan terjadi gitu, makanya gue demen, biarin aja nih kacau," ujarnya.
Ahok menyakini alasan ini akan dapat memberi keuntungan lebih bagi uji materinya. Sebab pada akhirnya adanya keharusan cuti akan berdampak kepada Presiden Jokowi pada akhirnya.
"Maksudnya pasti orang akan begitu makanya saya skak ster mereka (MK) sekarang," tutupnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Reaksi Santai Anies Soal Prabowo Diberi Jokowi Pangkat Jenderal Kehormatan
Pemberian pangkat jenderal kehormatan itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaAhok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket
Kata Huda, anggota fraksi PKB sudah ada beberapa yang menandatangi hak angket.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaJokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU
Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca SelengkapnyaBeda Pendapat dengan Ahok, JK: Jokowi Paling Hebat Kerjanya Blusukan
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca SelengkapnyaRespons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca SelengkapnyaJokowi Usulkan Format Debat Pilpres Diubah, Ini Respons Mahfud
Presiden Jokowi meminta agar format debat yang dibuat KPU ini diubah karena dinilai menjadi ajang saling menyerang personal.
Baca Selengkapnya