Ahok ogah kampanye, PDIP bilang warga perlu tahu calon pemimpinnya

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak ingin cuti kampanye lantaran tengah melakukan pembahasan rancangan APBD DKI 2017. Dia khawatir akan ada upaya untuk memasukkan anggaran siluman hingga sabotase.

Anggota Komisi II DPR RI Diah Pitaloka menegaskan, Basuki atau akrab disapa Ahok tetap harus menjaga konstitusi dengan cuti sebagai kepala daerah. Sebab, sudah jelas Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 mengatakan, kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Menurutnya, kampanye merupakan tahapan normatif yang harus dilaksanakan oleh calon kepala daerah berhubungan dengan hal di atas. Karena mereka harus memberikan gambaran seperti apa calon pemimpinnya selama lima tahun mendatang.

"Jadi kebutuhan utamanya, kampanye itu bukan untuk calon kepala daerah, tapi bagi calon pemilih. Mereka perlu tahu pemimpin yang akan dipilih itu seperti apa? Makanya ada kampanye untuk mensosialisasikannya," kata Diah saat dihubungi, Jakarta, Selasa (9/8).

Politikus PDIP ini mengungkapkan, rencana Ahok untuk mengajukan judicial review pasal cuti di atas kepada Mahkamah Konstitusi sebaiknya diurungkan. Selain sudah jelas landasan normatifnya juga tidak ada inkumben yang merasa keberatan dengan aturan undang-undang Pilkada.

"Aturan cuti selama masa kampanye malahan usulan MK saat kami membahas UU Pilkada. Maka seharusnya ini dimanfaatkan sebaik mungkin," terangnya.

Konsekuensi dari tahapan yang harus dilalui ini adanya alokasi anggaran kampanye dalam APBD. Jadi sudah jelas itu.

Mengenai apa yang Ahok khawatirkan menyangkut perubahan anggaran, Diah mengatakan, itu berlebihan. Pemda DKI itu tidak hanya Gubernurnya. Tapi merupakan satu ke satuan utuh. Sehingga dalam pembahasan anggaran yang ingin Jakarta lebih baik tentunya bukan cuma Ahok sendiri.

Sebaiknya, kata dia, Ahok percaya dengan mereka yang selama ini di lingkup pemerintahan yang telah membantunya bekerja.

Untuk diketahui, Ahok sudah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hampir 1,5 tahun. Dia khawatir kesuksesan yang dibangun selama 1,5 tahun akan lenyap apabila pada akhir tahun 2016, terjadi banjir di Jakarta. Akhir 2016 merupakan pelaksanaan masa kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah 2017.

Ahok khawatir, jika calon petahana harus cuti selama kampanye, maka situasi tersebut bisa saja dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab untuk menyudutkan dirinya. Cara yang paling gampang adalah dengan menyabotase agar terjadi banjir di Jakarta.

"Jakarta sekarang tanggul baru diberesin. Tapi kita enggak tahu otaknya orang kayak apa. Kalau ada yang otaknya sakit hati, dia bisa lakukan apa saja kan. Sekarang kamu kira semua PNS suka sama saya? Belum tentu dong. Apalagi gue pecat-pecatin orang," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (5/8).

Ahok kemudian mencontohkan, sempat jebolnya tanggul di Jalan Latuharhari, hingga penemuan kulit kabel hingga perahu kano di gorong-gorong. Ia menganggap ada unsur kesengajaan di balik semua kejadian itu.

"Diawasi saja orang berani menyumbat. Kamu kira itu kebetulan ada kano, ada kabel, ada macam-macam di got. Apalagi ini Oktober, November, Desember, Januari masa hujan paling lebat ini, La Nina," ujar Ahok.

Menurut Ahok, kekhawatiran itulah yang disebutnya menjadi penyebab adanya upaya agar ia tidak perlu cuti kampanye. Jika diizinkan, Ahok menyatakan dirinya lebih memilih untuk tidak kampanye.