Ahok desak Mega bersikap, PDIP bilang 'tata krama & etikanya dimana'

Merdeka.com - Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyesalkan sikap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang terkesan mendesak atau mengancam Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal rekomendasi dukungan pada Pilgub 2017. Ahok mau menggandeng Djarot Saiful Hidayat menjadi cawagubnya, tetapi di sisi lain PDIP tak kunjung mengeluarkan rekomendasi karena mantan wali kota Blitar itu dimintai keluar dari partai.

"Tata krama dan etikanya di mana. Jadi kebalik-kebalik. Kesannya tidak paham prosedur. Jadi enggak simpatik kalau caranya seperti itu. Jangan hanya mencari keuntungan sendiri lah," kata Pareira saat dihubungi dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/3).

Apa yang dilakukan Ahok bukan tanpa sebab. Dia coba mengakomodir keinginan pendukungnya temanAhok yang bersusah payah mengumpulkan KTP agar mantan bupati Belitung Timur itu bisa maju melalui jalur independen.

Pareira sendiri menegaskan, PDIP memiliki proses dan mekanisme soal Pilkada DKI Jakarta. Jika ada orang yang tertarik dan ingin mendapatkan rekomendasi dari PDIP, kata dia, tentunya harus mengikuti proses dan mekanisme yang ada.

"Nah kan dari awal PDIP partai ada mekanismenya. Kalau dia mau ikut PDIP, ikut lah alur permainan di partai. Kalau dia mau atur partai pasti enggak mungkin," jelas Pareira.

"Kalau dia bicara pada Bu Mega orang yang konstitusionalis seperti itu bukan pada posisinya. Kan Ahok sudah memiliki KTP, kalau Ahok milih independen silakan. Kalau mau minta dukungan dia harus ikut dong aturan main," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal maju melalui jalur independen. Alasannya, Ahok tak sabaran menunggu rekomendasi dukungan dari PDIP untuk menggaet Djarot Saiful Hidayat sebagai calon wakilnya pada Pilkada 2017 nanti.