Agung siap Munas 2015, Golkar gagal masuk koalisi Jokowi?

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Agung, yang biasanya ngotot Munas Golkar digelar Oktober tahun ini, kini melunak. Dia mengaku siap saja jika forum pemilihan ketua umum baru partai itu akhirnya digelar pada 2015.

"Bagi saya, Munas 2014 siap, tapi bila DPP menghendaki 2015, ya, saya siap," kata Agung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/9).

Agung menyatakan tidak mau ada perpecahan di tubuh Golkar hanya karena perbedaan pendapat soal waktu Munas.

"Persatuan dan kesatuan partai lebih baik. Isu nasional lebih besar, lebih banyak yang harus diprioritaskan," kata Menko Kesra yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

"Saya tidak mau terjebak pada isu tahun, apalagi isu yang mengancam persatuan dan kesatuan," tegas Agung.

Dengan kesiapan Agung tersebut, maka tidak ada lagi perbedaan pendapat lagi antar semua calon ketua umum tentang waktu penyelenggaraan Munas 2015. MS Hidayat, calon ketum lain, sebelumnya juga menyatakan tidak masalah jika forum tertinggi partai itu digelar tahun depan.

Jika semua calon ketua umum setuju Munas digelar 2015, maka peluang Golkar untuk bergabung dengan koalisi Jokowi-JK semakin tertutup. Sebab, kabinet Jokowi-JK sudah akan terbentuk setelah presiden dan wakil presiden terpilih dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Hal ini pernah juga diungkapkan oleh Hidayat. Menurutnya, jika Munas Golkar diselenggarakan pada 2015, oposisi akan menjadi pilihan.

"Koalisi untuk oposisi di parlemen. Saya punya kriteria oposisi harus konstruktif tidak apriori harus ditentang, harus didukung kalau baik untuk rakyat," kata Hidayat di Gedung DPR, 15 Agustus lalu.

Menteri Perindustrian ini tak menampik partainya memiliki budaya selalu berada di dalam pemerintahan. Namun demikian, kata dia, bukan berarti Golkar tak berani menjadi oposisi.

"Sejarah memang begitu, 40 tahun selalu di pemerintahan, tapi siapa tahu buka tradisi baru. Nanti kita lihat dinamikanya," katanya.

Untuk diketahui, Golkar sebenarnya partai yang sangat mungkin ditarik masuk dalam koalisi Jokowi-JK jika saja pergantian Ketua Umum Aburizal Bakrie - penandatangan Koalisi Merah Putih - lewat Munas bisa dilakukan sebelum kabinet baru terbentuk. Terlebih, mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) yang menjadi wakil presidennya.