Merdeka.com - Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono tak melihat urgensi dipercepatnya penyelenggaraan Munas untuk memilih ketua umum baru. Terlebih, agenda Munas sesuai jadwal digelar pada Desember 2019 nanti.

"Dewan pakar berpandangan bahwa tidak perlu ada Munaslub tapi langsung pada bulan Desember ada musyawarah nasional. Di situlah diadakan proses pemilihan ketua dan lain sebagainya. Termasuk perubahan dan penyempurnaan AD-ART," ujar Agung di DPP Golkar, Senin (27/5).

Dia tak setuju alasan munas dipercepat karena Airlangga dianggap gagal meningkatkan perolehan suara pemilu di 2019. Menurut dia justru sebaliknya, Airlangga patut diapresiasi. Sebab Golkar berhasil mendapatkan suara 13 persen melewati ekspektasi survei suara Pemilu 7-8 persen.

"Jadi sebuah karya yang patut diapresiasi," kata Agung.

Diberitakan sebelumnya, usulan percepat munas awalnya datang dari salah satu inisiator Aziz Sumual. Mantan ketua DPD Golkar Papua era Setya Novanto ini menyebut, ada 25 DPD I dan ratusan pengurus DPD II Golkar yang bersiap percepat munas.

"25 DPD I dan Ratusan DPD II se-Indonesia yang sudah siap untuk melaksanakan munas paling lambat akhir Juli," terang Aziz.

Dia menyinggung soal gagalnya Airlangga memimpin Golkar. Sebab, target awal, Golkar ingin ada 110 kursi di DPR. Tapi kenyataannya, Golkar hanya memperoleh sekitar 85 kursi di parlemen pusat.

"Agenda Munas menyelamatkan Partai Golkar," terang Aziz.

Pada Munaslub Golkar 2017 lalu, Airlangga ditetapkan sebagai ketua umum usai Novanto ditangkap KPK karena terbelit kasus korupsi. Dalam Munaslub itu pula, jabatan Airlangga sebagai ketua umum ditetapkan sampai 2019.

Jabatan Airlangga bisa saja diperpanjang sesuai kebutuhan. Namun hal itu harus melalui Rapimnas Golkar.

"Logikanya harus bertambah, jumlah kursi nasional bukan nambah, malah turun. Ketua umum tak mampu ini artinya. Gagal total," kata Aziz.