Ade Komarudin dilantik jadi Ketua DPR, PDIP sindir keabsahan Golkar

Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi PDIP Arif Wibowo mengaku tidak mempermasalahkan dilantiknya Ade Komarudin menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Meski begitu, dia menyindir pelantikan Ade Komarudin itu dilakukan di tengah Partai Golkar yang sedang tidak memiliki legalitas.

Berbeda halnya saat Setya Novanto dilantik, Golkar masih solid dan memiliki kepengurusan yang sah.

"Saat Novanto legalitasnya ada dan Golkar solid, sekarang kan tidak ada legalitas. Tidak ada satu pun DPP Golkar yang mendapat legalitas secara formil dari pemerintah," kata Arif di sela-sela Rakernas PDIP, JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Senin (11/1).

Oleh sebab itu, anggota Komisi II DPR ini menyarankan ada baiknya Partai Golkar melakukan mempercepat konsolidasi untuk menentukan kepengurusan. Sehingga, nantinya pengurus tersebut dapat dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi partai yang memiliki legalitas.

"Mengenai jalannya seperti apa tergantung konstitusi Partai Golkar, AD/ART Partai Golkar. Setelah itu kemudian mendapatkan SK Menkum HAM, berangkat dari situlah kemudian posisi atau kursi Ketua DPR yang kosong yang menjadi hak Partai Golkar, sejauh UU yang ada masih berlaku UU No 17 tentang UU MD3, memang itu hanya Partai Golkar," ujarnya.

Arif menjelaskan lebih setuju apabila Ketua DPR diisi oleh Pelaksana Tugas usai mundurnya Setya Novanto. Sebab, apabila UU MD3 mengatur pengganti Setya Novanto harus kembali diisi oleh anggota Fraksi Golkar, maka dengan kata lain, justru membiarkan sebuah partai yang tak memiliki keabsahan menjabat sebuah posisi yang strategis.

"Lho bagaimana mungkin, posisi yang secara legal formal masih dipertanyakan kemudian terjadi pelantikan Ketua DPR dari fraksi Golkar meskipun UU menyatakan itu haknya Golkar, tapi sekarang partai Golkar sedang mengalami masalah, ini akan jadi preseden buruk," tukasnya.