Ada usulan Munaslub Golkar tak perlu pilih ketua umum

Merdeka.com - Ketua Organizing Comittee (OC) Munaslub Golkar Zainudin Amali mengatakan, ada sejumlah pendapat di internal partainya yang mengusulkan agar tidak perlu ada pemilihan ketua umum baru dalam Munaslub Golkar 23-25 Mei nanti.

Dia menyebut, sebagian kader menginginkan agar Munaslub ini hanya menetapkan kepengurusan yang sudah ada sesuai SK Menkum HAM, karena kepengurusan yang dipimpin Aburizal Bakrie itu nyatanya juga sudah mampu mengakomodir kubu Agung Laksono.

"Ada pendapat bahwa ketua umum Partai Golkar yang baru belum tentu bisa menciptakan suasana yang kondusif bagi partai ke depan, maka lebih baik Munaslub menetapkan kepengurusan yang sudah ada," ujar Amali di Gedung DPR RI Senayan, Rabu (27/4).

Namun, Amali mengaku pesimis bahwa usulan yang dilontarkan segelintir pihak tersebut bisa diakomodir, karena mayoritas kader dan pengurus Golkar berharap bahwa Munaslub nanti bisa memilih ketua umum Golkar yang baru secara lebih demokratis.

"Saya pastikan Munaslub Partai Golkar akan memilih Ketua Umum Partai Golkar yang baru, meskipun Menkumham telah mengeluarkan SK Kepengurusan Partai Golkar yang baru untuk periode 2014-2019. Tidak akan ada masalah," ujarnya.

Diketahui, Menkumham Yasonna Laoly telah menerbitkan SK yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar baru hasil kesepakatan kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Sesuai SK, Partai Golkar dipimpin oleh Aburizal sendiri untuk masa periode 2014-2019.

Meskipun dasar dari SK tersebut adalah hasil Munas Bali sebagaimana putusan Mahkamah Agung, kepengurusan yang disahkan ini dinilai berhasil mengakomodasi kedua kubu, baik kubu Aburizal Bakrie maupun kubu Agung Laksono.