Ada Agung Laksono dan Aburizal Bakrie di balik 'kursi panas' Ketua DPR

Merdeka.com - Setya Novanto memberikan restu kepada Aziz Syamsuddin untuk menjabat sebagai ketua DPR. Amanat itu pun diamini oleh plt Ketum Golkar Idrus Marham yang langsung bersurat kepada Fraksi Golkar di parlemen diteruskan kepada pimpinan DPR.

Sayang, titah Novanto mendapat perlawanan dari kubu yang berseberangan. Alasannya karena belum ada rapat pleno internal yang menyetujui Aziz jabat orang nomor satu di parlemen.

Sekretaris Fraksi Golkar DPR Agus Gumiwang yang diketahui mengirim surat penolakan pengangkatan Aziz kepada pimpinan DPR. Golkar kembali terbelah. Kubu kubu di partai beringin ini semakin kentara karena perebutan kursi ketua DPR.

Penunjukan Aziz sebagai ketua DPR rupanya sudah disetujui oleh Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Ical memang dikenal dekat dengan Novanto, Aziz Syamsuddin serta Idrus Marham. Idrus pun mengklaim, penunjukan Aziz sebagai ketua DPR sudah sesuai dengan AD/ART partainya.

"Tentu saya kembali ke tata kerja yang ada. Yang diajak bicara pada waktu itu pada hari Jumat adalah ketua wanbin. Dan Ketua Wanbin beri rekomendasi. Jadi saya kira proses ini sudah dibicarakan," ujarnya.

Idrus memaparkan, bahwa Ketua Umum berhak dan sudah biasa menunjuk orang untuk menduduki beberapa posisi strategis. Mulai dari posisi Duta Besar, Menteri dan juga Ketua DPR. Hal itu juga sesuai dengan AD dan ART.

"Dalam ART pasal 24 dan ad 20. Diatur bahwa hal-hal strategis dibicarakan DPP bersama ketua Wanbin. Tapi tentu di Golkar sendiri ada tata kerja mengikat," ungkapnya.

Setnov di peresmian pembangunan gedung Panca Bakti ©2017 merdeka.com/arie basuki

"Nah ini jadi ramai karena ada proyeksi kemungkinan Munaslub sehingga konfigurasi politik Golkar sekarang sangat dinamis," ucap Idrus.

Di kubu lain, Agus Gumiwang, Agung Laksono. Ridwan Hisjam keras menolak. Alasannya kompak, penunjukan ketua DPR tidak bisa serta merta begitu saja. Melainkan, harus dibahas dalam rapat pleno DPP Golkar.

Pertarungan antar kubu yang terjadi saat ini mengingatkan saat Golkar terbelah menjadi dua kepengurusan pasca Pilpres 2014. Di kubu satu ada Ical bersama Idrus, Novanto dan Aziz Syamsuddin sebagai pasukannya lewat Munas Bali. Lawannya yakni Agus Gumiwang, Agung Laksono, Airlangga Hartarto dari munas Ancol.

"Oh enggak bisa (main tunjuk). Harus melalui pleno. Keputusan tertinggi dari partai adalah pleno," kata Agung di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat, Selasa (12/11).

Menurut Agung, walaupun penunjukan itu merupakan usulan Sekjen dan berdasarkan titah Ketua Umum, tetap saja harus dimusyawarahkan dalam sebuah rapat pleno. Keputusan itu harus diambil secara demokratis dalam sidang pleno tersebut.

"Karena apapun boleh saja usulan dari Sekjen Ketua, Korbid dari Ketua Umum boleh tapi keluar itu harus diputuskan secara demokratis oleh sidang pleno, baru di bawa oleh Fraksi Partai Golkar di DPR," ujarnya.

Munas tandingan Partai Golkar ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

"Kedua sebaiknya pemilihan Ketua DPR ini sesudah Munaslub selesai. Sehingga Ketua umum definitif, agar legitimasinya kuat dan tidak dipersoalkan," tambah Agung.

Pertarungan tak kalah seru juga terjadi jelang Munaslub Golkar. Kedua kubu ini juga diyakini akan saling berhadap-hadapan. Idrus Marham sudah menyatakan kesiapan diri untuk maju. Sementara dari kubu Agung, ada Airlangga Hartarto.

Tapi tampaknya, strategi Idrus untuk menuju kursi Golkar satu tak begitu terlihat. Hingga kini, belum ada manuver nyata dari Idrus mencari dukungan. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto. Dia sudah jauh hari telah mengumpulkan pengurus DPD I Golkar. Bahkan, mengajak mereka bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

Dukungan terlihat terus mengalir kepada Airlangga. Mulai dari Kosgoro, MKGR sampai beberapa pengurus DPD I Golkar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara telah menyatakan dukungan kepada Airlangga. Menteri Perindustrian itu juga didukung oleh sejumlah elite partai seperti Agus Gumiwang, Agung Laksono, Ginandjar Kartasasmita dan Nusron Wahid.