6 Hasil debat Hatta-JK

Merdeka.com - Debat capres cawapres perdana yang diselenggarakan KPU telah berlangsung semalam di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6). Kedua pasangan berdebat terkait pembangunan demokrasi, pemerintahan bersih dan kepastian hukum.

Debat berlangsung sekitar 90 menit, dipimpin moderator Zainal Arifin Muchtar, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Jika diperhatikan jalannya debat, pasangan Prabowo - Hatta terlihat lebih banyak berbicara strategis secara garis besar, sedangkan pasangan Jokowi - JK lebih pada detail teknis.

Berikut pemaparan para cawapres ketika ditanya soal pembangunan demokrasi, pemerintahan bersih dan kepastian hukum:

Hatta: Hukum tidak boleh tumpuk ke atas

Cawapres Hatta ingin mewujudkan keadilan di mata hukum. Dia mengatakan bahwa hak-hak warga negara jangan ada diskriminasi dalam hukum. "Istilah tumpul ke atas tajam ke bawah, tidak boleh apapun pun latar belakang, agama, pendidikan. Tidak boleh di negara Pancasila," kata Hatta.

JK koreksi pemerintahan SBY

Cawapres JK menyatakan jika mendapat amanah dari masyarakat untuk memimpin selama lima tahun mendatang, dia akan melakukan sejumlah koreksi atas program kerja yang telah dijalankan pemerintahan 10 tahun sebelumnya.Tak hanya itu, JK juga melancarkan sejumlah kritik terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)."Contohnya dewasa ini ekonomi merosot, defisit banyak, produksi minyak turun, maka pemerintah yang akan datang harus perbaiki, tanpa itu negara tidak bisa berkembang," kata JK.Untuk mencapai tujuan pemerintahan yang mendukung reformasi penuh, JK meyakini harus adanya perbaikan di berbagai bidang, mulai masalah mental birokrasi, pendidikan hingga hukum."Itulah tugas pemerintah yang akan datang, bahwa itu butuh koreksi harus. Namun prinsip pokok tujuan harus dijaga," tegas JK.

Hatta sebut mandat presiden dari rakyat bukan parpol

Hatta mengingatkan bahwa presiden yang terpilih sebenarnya memegang mandat dari rakyat, bukan dari parpol. "Karena itu jangan permisif, jangan tunduk pada partai koalisi," kata Hatta.

JK tanya Prabowo soal HAM

JK bertanya ke capres Prabowo Subianto soal penyelesaian hak asasi manusia (HAM) di masa lalu dan masa mendatang. Prabowo menegaskan sudah bertanggung jawab atas itu semua."Kita bertanggungjawab. Penilaian ada pada atasan. Kalau bapak mau tahu ya silakan tanya atasan saya waktu itu," ujar Prabowo.Prabowo menambahkan, soal pentingnya pendidikan di semua sektor. Dia mencontohkan sering petugas diberi perintah kemudian diberi sesuatu dinilai tidak tetap, petugas disalahkan."Diskriminasi harus kita lawan dan ujungnya kembali pendidikan. Semua urusan pendidikan," katanya.

Kabinet Prabowo-Hatta disusun bukan dari jatah parpol

Cawapres Hatta akan membentuk kabinet tidak hanya berdasarkan alokasi jatah parpol, yang tergabung dalam koalisi poros Gerindra."Yang terpenting memberikan kesempatan pada putra-putri terbaik, kabinet ahli, zaken kabinet," kata Ketua Umum PAN ini.Hatta juga berjanji akan melakukan evaluasi kritis atas pelaksanaan pilkada dan pemilu legislatif. "Demokrasi harus sederhana, murah dan tidak membebani rakyat," kata Hatta.

JK: Pemimpin harus taat kepada HAM

Cawapres JK menilai penghargaan terhadap hak asasi manusia, merupakan pokok utama dari pelaksanaan kepastian hukum. Seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi rakyatnya."Kita bicara tentang kepastian hukum. Negara kita negara hukum. Artinya siapapun di antara kita harus taat dan menghormati sesama manusia. Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM)," kata JK.