5 Protes PKB soal gagasan Jokowi bersihkan kabinet dari parpol

Merdeka.com - Rencana presiden terpilih Joko Widodo ( Jokowi ) untuk membuat pemerintahannya mampu bekerja dengan baik dan murni diduduki oleh orang-orang yang ahli di bidangnya mulai berjalan. Apalagi, Jokowi sudah memberikan kriteria ideal untuk jabatan menterinya dalam kabinet mendatang.

"Kalau saya ingin agar yang menjadi menteri itu lepas dari partai politik," ujar Jokowi usai melakukan rapat bersama Tim Transisi Jokowi - JK di Kantor Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8)

Namun, rencana Jokowi tersebut tak bisa berjalan dengan mulus. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masuk ke dalam koalisi Jokowi-JK pada pilpres lalu, tidak menyetujui rencana Jokowi tersebut. Bahkan, partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu memprotes rencana mantan wali kota Solo itu.

Berikut 5 protes PKB soal rencana kabinet Jokowi tersebut seperti dirangkum merdeka.com:

Tidak relevan dengan kondisi kekinian

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan tegas menolak ide Jokowi bahwa menteri harus melepas jabatan politik. Menurut PKB, rencana tersebut tidak relevan dengan situasi kekinian."PKB prinsipnya bergerak pada konstitusi, selama tak ada aturan yang melarang menteri rangkap jabatan di parpol, kami memperjuangkan kader kami yang mampu memimpin, rakyat pun hanya ingin menteri yang menyelesaikan masalah dan kesejahteraan," ujar Wasekjen PKB, Jazilul Fawaid, dalam rilis yang diterima merdeka.com, Minggu (10/8).Jazil menjelaskan, jabatan selevel menteri itu seperti leader, manajer, direktur sekaligus pelaksana sebuah organisasi. Karena itulah, dalam pribadi seorang pimpinan parpol dan kader parpol yang sudah terlatih dalam lingkungan birokrasi internal.Dia juga menepis anggapan yang menyebut kader partai yang menjabat menteri tidak akan fokus mengurus rakyat. Jazil yakin, dengan jam terbang mengelola organisasi yang tinggi, sosok menteri dari kalangan parpol sudah terlatih membagi waktu secara profesional. Dia yakin kader partai yang ditugaskan baik di eksekutif maupun legislatif akan fokus di pos masing-masing.

Keberadaan parpol bakal perkuat pemerintahan

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai dukungan partai politik melalui keberadaan pengurusnya di dalam pemerintahan akan memperkuat dukungan kepada pemerintah."Justru ketua atau pengurus parpol yang menjadi menteri akan memperkuat dukungan parlemen di pemerintahan kelak," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Fathan Subchi di Jakarta, Minggu (10/8).Dia mengatakan wacana ketua umum dan pengurus parpol tidak boleh menjabat dalam kabinet adalah tidak relevan dengan cita cita mengawal stabilitas pemerintahan. Hal itu, menurut dia, stabilitas pemerintahan ditentukan solid dan tidaknya dukungan di parlemen.Dia mencontohkan, program-program unggulan pemerintah, termasuk juga usulan APBN dan RAPBN sangat mudah diganjal di parlemen dan pemerintahan tidak bisa berjalan dengan mulus. "Yang 'punya' parlemen adalah parpol, remote-nya ada di ketum parpol dan fraksi di parlemen," kata dia.

PKB duga Jokowi dibisiki orang yang tidak bertanggung jawab

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Fathan Subchi menilai, ide deparpolisasi di kabinet merupakan tindakan orang-orang di sekitar Jokowi yang ingin meraih kekuasaan tanpa keringat apa pun, termasuk mendelegitimasi partai politik.Dia mengingatkan tidak ada negara demokrasi di mana pun di dunia yang tidak butuh keberadaan parpol. "Sudah biasa dan lumrah ketum dan parpol menjadi anggota kabinet, karena parpol adalah rezim demokrasi yang diakui oleh konstitusi," kata dia di Jakarta, Minggu (10/8).Fathan menilai orang non-parpol yang tidak memiliki kekuatan dan pengalaman politik, justru nantinya secara politik akan membebani presiden dan wakil presiden terpilih.

PKB sudah siapkan 10 nama calon menteri

Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI Abdul Kadir Karding mengatakan DPP PKB telah menyiapkan 10 nama yang akan diusulkan sebagai calon menteri dalam kabinet Jokowi-Jusuf Kalla jika pasangan itu menjadi presiden dan wakil presiden."Berdasarkan petunjuk Pak Muhaimin, beliau telah menyiapkan 10 nama kader yang akan dicalonkan menjadi menteri. Akan tetapi, kami tidak tahu siapa nama-nama orang tersebut," kata dia di Jakarta, Minggu (10/8).Menurut dia, PKB memiliki kewenangan mengajukan nama-nama menteri sebagai partai pengusung Jokowi-JK. Namun, keputusan diterima atau tidaknya 10 nama tersebut sepenuhnya menjadi wewenang Jokowi-JK.

PKB anggap ide Jokowi berlebihan

Sekretaris Fraksi PKB DPR RI, Hanif Dhakiri, mengatakan partai sebagai rezim demokrasi eksistensinya memang untuk kekuasaan, baik di legislatif maupun eksekutif. Menurut dia, pengurus partai yang menjadi anggota DPR ataupun menteri tidak harus mundur dari jabatannya."Kita tidak boleh terlalu kaku melihat hal itu, sebab pada prinsipnya kinerja politik dan governance dalam birokrasi pada posisi pembantu presiden itu seperti dua sisi dari koin yang sama," ujar Hanif dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (10/8).Hanif menilai terlalu berlebihan apabila disebutkan kinerja kabinet bakal terganggu dengan aktivitas kepartaian."Masalah itu bisa dijembatani dengan komitmen antara presiden dengan calon pembantu presiden yang dari partai, yang intinya bagaimana calon pembantu presiden dari partai bisa membantu presiden mencapai target-targetnya. Akar dia dari partai bisa jadi modal tambahan untuk mendukung kinerja itu," kata Hanif.