5 Langkah PKS sucikan diri
Merdeka.com - Tidak ingin terpuruk lebih jauh usai penetapan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq pada kasus suap impor daging sapi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjalankan sejumlah rencana strategis dalam waktu singkat.
Seperti penetapan Anis Matta sebagai presiden menggantikan Luthfi Hasan. PKS memberlakukan situasi darurat, sehingga aturan baku penunjukkan presiden harus disingkirkan.
Mekanisme penetapan Presiden PKS hanya melalui persetujuan Ketua Majelis Syuro, Ketua Dewan Syuro, Presiden PKS, Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Bendahara Umum, dan Sekretaris Jenderal.
Apa saja upaya 'penyucian diri' yang dilakukan PKS, setelah terbongkarnya kasus suap impor daging sapi?
Tempuh jalur khusus lantik Anis Matta jadi Presiden PKS
Anis Matta dipilih dalam rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat selama dua hari yang dilakukan di Lembang Bandung dan di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan."Menetapkan Muhammad Anis Matta untuk menjabat sebagai Presiden PKS, dan menetapkan Muhammad Taufik Ridho sebagai Sekjen," ujar Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin di Kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (1/2).
PKS serukan seluruh kader tobat korupsi
Tidak lama setelah ditetapkan sebagai Presiden PKS, Anis Matta segera membuat satu agenda utama yaitu taubat nasional.
"Agenda pertama kita adalah melakukan pertobatan nasional bersama seluruh pengurus dan kader PKS," kata Anis saat konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (1/2).Menurut dia, gerakan pertobatan nasional ini merupakan langkah yang harus dilakukan untuk membenahi sistem pemerintahan. Tidak hanya itu, pertobatan juga dapat menyempurnakan kerja keras kader selama ini.
Ubah kebiasaan nginap di hotel jadi di rumah warga
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Timur menginstruksikan kepada semua legislatornya, untuk menginap di rumah penduduk ketika sedang menggelar reses."Ini diinstruksi bagi semua anggota dewan dari Fraksi PKS se-Jatim. Tidak hanya reses, bahkan untuk sosialisasi sekali pun harus menginap di rumah penduduk, bukan di penginapan apalagi hotel," kata Ketua DPW PKS Jawa Timur, Hamy Wahjunianto, Sabtu (2/2).Hamy menegaskan, karena bersifat instruksi resmi dari partai, pihaknya mengimbau ke 80 legislatornya yang ada di DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur serta tujuh legislator di DPRD Jawa Timur, agar mematuhi instruksi tersebut.
Berjanji menambal sistem partai
Usai dilantik sebagai Presiden PKS, Anis Matta berjanji untuk membenahi dan merestrukturisasi sistem organisasi partai selama ini. "Dari ruangan ini pula (DPP PKS) akan kita mulai kerja kita dan membenahi negara ini. Kita yakin semua bisa," kata Anis sesaat setelah dilantik jadi Presiden PKS.
Mengawal penegakan hukum untuk koruptor
Usai Luthfi Hasan ditetapkan sebagai tersangka suap impor daging sapi, PKS berjanji akan mengawal kasus tersebut. PKS berkomitmen memantau kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mewujudkan penegakan hukum."Kami juga akan mengontrol KPK terkait seluruh proses ini, dan membaca kemungkinan terjadinya proses politisasi dalam kasus hukum yang akan berlangsung ke depan," kata Anis.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada Agenda Penting di KPK, Firli Mangkir Pemeriksaan di Bareskrim
Firli Bahuri melalui kuasa hukumnya meminta penyidik Polri untuk menjadwal ulang pemeriksaan.
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaKKB Gali Lubang Putus Jalan Trans Papua Sugapa Titigi di Intan Jaya, Begini Penampakannya
Aksi KKB mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca SelengkapnyaJelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaPolitikus Anak Eks Jenderal Peraih Adhi Makayasa Bagikan Momen Akrab Bareng Sang Ayah, 'Tak Gengsi Makan di Pinggir Jalan'
Begini momen akrab politikus anak eks jenderal peraih Adhi Makayasa makan bakmi jawa bareng keluarga di pinggir jalan.
Baca SelengkapnyaMinta Jadi WNI, Enam Pengungsi Rohingya Ajukan Pembuatan KTP di Disdukcapil Makassar
Satu keluarga berjumlah enam orang yang merupakan pengungsi Rohingya mendatangi Kantor Disdukcapil Makassar untuk mengajukan pembuatan KK dan KTP.
Baca SelengkapnyaCek Lagi, Segini Besaran Gaji Petugas KPPS 2024
Keputusan untuk meningkatkan gaji KPPS pada Pemilu 2024 sejalan dengan pemahaman akan kompleksitas dan tanggung jawab yang diemban oleh anggota KPPS.
Baca SelengkapnyaWaspada Penipuan Catut Nama Deputi Penindakan KPK, Kenali Modusnya
kepada masyarakat apabila mendapatkan pesan dari oknum tersebut dapat segara melaporkan melalui ke pihak KPK melalui call center 198
Baca Selengkapnya