Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

5 Langkah PKS sucikan diri

5 Langkah PKS sucikan diri PKS. ©2013 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Tidak ingin terpuruk lebih jauh usai penetapan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq pada kasus suap impor daging sapi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjalankan sejumlah rencana strategis dalam waktu singkat.

Seperti penetapan Anis Matta sebagai presiden menggantikan Luthfi Hasan. PKS memberlakukan situasi darurat, sehingga aturan baku penunjukkan presiden harus disingkirkan.

Mekanisme penetapan Presiden PKS hanya melalui persetujuan Ketua Majelis Syuro, Ketua Dewan Syuro, Presiden PKS, Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Bendahara Umum, dan Sekretaris Jenderal.

Apa saja upaya 'penyucian diri' yang dilakukan PKS, setelah terbongkarnya kasus suap impor daging sapi?

Tempuh jalur khusus lantik Anis Matta jadi Presiden PKS

Anis Matta dipilih dalam rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat selama dua hari yang dilakukan di Lembang Bandung dan di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan."Menetapkan Muhammad Anis Matta untuk menjabat sebagai Presiden PKS, dan menetapkan Muhammad Taufik Ridho sebagai Sekjen," ujar Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin di Kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (1/2).

PKS serukan seluruh kader tobat korupsi

Tidak lama setelah ditetapkan sebagai Presiden PKS, Anis Matta segera membuat satu agenda utama yaitu taubat nasional.

"Agenda pertama kita adalah melakukan pertobatan nasional bersama seluruh pengurus dan kader PKS," kata Anis saat konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (1/2).Menurut dia, gerakan pertobatan nasional ini merupakan langkah yang harus dilakukan untuk membenahi sistem pemerintahan. Tidak hanya itu, pertobatan juga dapat menyempurnakan kerja keras kader selama ini.

Ubah kebiasaan nginap di hotel jadi di rumah warga

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Timur menginstruksikan kepada semua legislatornya, untuk menginap di rumah penduduk ketika sedang menggelar reses."Ini diinstruksi bagi semua anggota dewan dari Fraksi PKS se-Jatim. Tidak hanya reses, bahkan untuk sosialisasi sekali pun harus menginap di rumah penduduk, bukan di penginapan apalagi hotel," kata Ketua DPW PKS Jawa Timur, Hamy Wahjunianto, Sabtu (2/2).Hamy menegaskan, karena bersifat instruksi resmi dari partai, pihaknya mengimbau ke 80 legislatornya yang ada di DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur serta tujuh legislator di DPRD Jawa Timur, agar mematuhi instruksi tersebut.

Berjanji menambal sistem partai

Usai dilantik sebagai Presiden PKS, Anis Matta berjanji untuk membenahi dan merestrukturisasi sistem organisasi partai selama ini. "Dari ruangan ini pula (DPP PKS) akan kita mulai kerja kita dan membenahi negara ini. Kita yakin semua bisa," kata Anis sesaat setelah dilantik jadi Presiden PKS.

Mengawal penegakan hukum untuk koruptor

Usai Luthfi Hasan ditetapkan sebagai tersangka suap impor daging sapi, PKS berjanji akan mengawal kasus tersebut. PKS berkomitmen memantau kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mewujudkan penegakan hukum."Kami juga akan mengontrol KPK terkait seluruh proses ini, dan membaca kemungkinan terjadinya proses politisasi dalam kasus hukum yang akan berlangsung ke depan," kata Anis.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ada Agenda Penting di KPK, Firli Mangkir Pemeriksaan di Bareskrim

Ada Agenda Penting di KPK, Firli Mangkir Pemeriksaan di Bareskrim

Firli Bahuri melalui kuasa hukumnya meminta penyidik Polri untuk menjadwal ulang pemeriksaan.

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya
KKB Gali Lubang Putus Jalan Trans Papua Sugapa Titigi di Intan Jaya, Begini Penampakannya

KKB Gali Lubang Putus Jalan Trans Papua Sugapa Titigi di Intan Jaya, Begini Penampakannya

Aksi KKB mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
Politikus Anak Eks Jenderal Peraih Adhi Makayasa Bagikan Momen Akrab Bareng Sang Ayah, 'Tak Gengsi Makan di Pinggir Jalan'

Politikus Anak Eks Jenderal Peraih Adhi Makayasa Bagikan Momen Akrab Bareng Sang Ayah, 'Tak Gengsi Makan di Pinggir Jalan'

Begini momen akrab politikus anak eks jenderal peraih Adhi Makayasa makan bakmi jawa bareng keluarga di pinggir jalan.

Baca Selengkapnya
Minta Jadi WNI, Enam Pengungsi Rohingya Ajukan Pembuatan KTP di Disdukcapil Makassar

Minta Jadi WNI, Enam Pengungsi Rohingya Ajukan Pembuatan KTP di Disdukcapil Makassar

Satu keluarga berjumlah enam orang yang merupakan pengungsi Rohingya mendatangi Kantor Disdukcapil Makassar untuk mengajukan pembuatan KK dan KTP.

Baca Selengkapnya
Cek Lagi, Segini Besaran Gaji Petugas KPPS 2024

Cek Lagi, Segini Besaran Gaji Petugas KPPS 2024

Keputusan untuk meningkatkan gaji KPPS pada Pemilu 2024 sejalan dengan pemahaman akan kompleksitas dan tanggung jawab yang diemban oleh anggota KPPS.

Baca Selengkapnya
Waspada Penipuan Catut Nama Deputi Penindakan KPK, Kenali Modusnya

Waspada Penipuan Catut Nama Deputi Penindakan KPK, Kenali Modusnya

kepada masyarakat apabila mendapatkan pesan dari oknum tersebut dapat segara melaporkan melalui ke pihak KPK melalui call center 198

Baca Selengkapnya