5 Kritik 10 tahun kekakuan hubungan Mega dengan SBY

Merdeka.com - Hubungan antara Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih kaku setelah 10 tahun. Kerenggangan hubungan itu diawali ketika SBY menjadi Menkopolhukam era Presiden Megawati.

Tahun 2004, SBY tak berterus terang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Mega. Ketika itu dia sempat dikucilkan dalam rapat-rapat kabinet. Puncaknya ketika SBY mengundurkan diri dan berkampanye untuk Demokrat. Tahun 2004 SBY memenangkan pemilihan presiden langsung pertama.

Kini setelah 10 tahun, SBY mengungkapkan keinginannya bertemu dengan Megawati. Hubungan keduanya yang renggang membuat pertemuan sulit terealisasi.

"Ada yang bertanya pada saya apa betul ada pertemuan Ibu Megawati dengan saya? Sudah sejak lama saya sebenarnya ingin bertemu beliau (Mega), sudah sejak 10 tahun lalu atau beberapa bulan terakhir ini atau setelah kemarin kemelut politik yang relatif keras," kata SBY di JCC, Rabu (1/10) malam.

"Kalau seperti Ibu Megawati dan saya, mungkin dengan yang lain-lain juga bisa duduk bersama memikirkan persoalan bangsa ini tentu sangat baik," tambahnya.

SBY juga mengatakan baru saja bertemu dengan Presiden terpilih Joko Widodo. Secara keseluruh pertemuan itu, kata SBY, membahas soal kemajuan bangsa.

Namun kembali pertemuan antara keduanya batal. Sebelumnya Mega tak mau lagi merayakan HUT RI di Istana selama pemerintahan SBY.

Berikut kritik soal hubungan keduanya yang renggang 10 tahun:

Mega harus lupakan masa lalu

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menilai pemerintahan Jokowi-JK akan jadi bulan-bulanan di DPR. Peneliti LSI Fitri Hari menyarankan sudah saatnya Megawati Soekarnoputri berdamai dengan SBY."Megawati saatnya membuka diri, berkerja sama dengan SBY, dan Hatta Rajasa, atau ketum partai koalisi Prabowo-Hatta lainnya, agar menguasai mayoritas DPR 2014-2019," kata Fitri, Kamis (2/10).Menurut Fitri, Perppu Pilkada yang dikeluarkan SBY nanti hanya bisa diubah menjadi UU jika didukung oleh mayoritas DPR. Tanpa dukungan para fraksi pendukung koalisi merah putih, Perppu kepala daerah dipilih langsung ini bakal mental lagi."Megawati harus mulai merangkul, aktif berkomunikasi, melupakan 'luka' masa lalu demi kepentingan Indonesia yang lebih besar," kata Fitri.

Puan dukung ibunya damai

Renggangnya hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga dikomentari Puan Maharani. Puan berharap hubungan antara ibunya dengan SBY dapat segera cair untuk ke depannya. Sehingga, jika Partai Demokrat betul-betul mendukung pemerintahan Jokowi-JK, maka program-program yang pro rakyat dapat segera dapat dilaksanakan."Semoga, kalau saya mendukung segera cair hubungan antara Bu Mega dan Pak SBY," kata Puan.Pemilihan Ketua DPR kemarin sebenarnya bisa jadi celah untuk bertemunya SBY dan Mega. Namun PDIP mengakui bukan Mega yang kemarin menghubungi SBY langsung. SBY pun tak bersedia karena yang datang bukan Mega."Hari ini dari siang Pak Jokowi, Pak Jusuf Kalla, Pak Surya Paloh ingin ketemu Pak SBY. Cuma Tuhan berkehendak lain, saya diutus Ibu Mega untuk bertemu Pak SBY," kata Puan Maharani sesaat setelah melakukan aksi walk out dari sidang paripurna DPR, Kamis (2/10).

PDIP jangan jumawa menang pemilu

Akademisi Ilmu Politik Universitas Paramadina Arya Fernandez memandang PDIP agar tidak lagi jumawa sebagai partai pemenang pemilu. Meski menang dalam dua pertarungan politik, yakni Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), namun mereka tetap kalah telak di parlemen.Mega dan PDIP harus lebih bisa merangkul rekan-rekan mereka. Terutama SBY dan Demokrat yang masih bisa cair."PDIP sebagai partai penguasa harus menurunkan grade-nya, ini perlu dilakukan agar level negosiasi antar partai berjalan seimbang. Tidak bisa hanya mengandalkan faktor kemenangan, apalagi terhadap Demokrat yang pernah menjadi partai penguasa, jadi level komunikasi harus seimbang juga," ujar Arya saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (2/10).Misalnya, pendekatan yang dilakukan oleh PDIP kepada lain di DPR harus diubah, termasuk di antaranya Partai Demokrat. Sebagai bekas partai penguasa, tentu Demokrat masih memiliki efek psikologis yang tidak bisa diperlakukan layaknya partai-partai kecil lainnya."Jadi posisi politik negosiator harus seimbang, kalau negosiasi politisi senior harus berpengaruh," tandasnya.

SBY tak pernah tutup pintu

Politikus Demokrat Ruhut Sitompul menyayangkan sikap Mega yang malah mengirim orang lain untuk melobi Demokrat jelang pemilihan Ketua DPR. Padahal, SBY sudah ingin membuka diri bertemu dengan Mega."Pak SBY itu punya hati dan rasa, kurang apa Pak SBY merendah? Dia presiden, dia ingin bertemu Bu Mega tapi Bu Meganya sendiri yang enggak mau," kata Ruhut.Oleh sebab itu, Ruhut tak mau SBY malah disalahkan nantinya. Karena justru Mega yang tidak mau, bukan SBY."SBY bukan tipe penutup pintu. Mohon jangan salahkan Pak SBY. Saya paling tahu, Pak SBY bersedia ketemu. Pak SBY itu tokoh nasional, tak ada masalah bapak mau ketemu siapa dimana. Tapi Bapak mau ketemu berdua (dengan Megawati) supaya tulus," pungkasnya.

Gaya politik Megawati kaku

Politikus Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengatakan bahwa gaya politik Megawati Soekarnoputri kaku. Hal ini terkait sulitnya PDIP mendapat kawan koalisi di parlemen.Dia menilai, politik kaku yang ditunjukkan Mega tidak akomodatif. Apalagi masalah hubungan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Mega yang tak akur sejak 2004 lalu."Itu problem memang, politik kaku ditunjukan Mega tidak akomodatif, kurang apa Pak SBY, ketua MPR zaman UU MD3 yang lama itu atas instruksi SBY mendukung Taufik Kiemas, itu namanya politik take and gift, kompromi negosiasi lentur," tegas dia.