5 Indikasi Beringin susul partai Kabah, terbelah jadi dua

Merdeka.com - Jelang Munas ke-IX, Partai Golkar mulai menunjukkan perpecahan. Perpecahan itu ditandai dengan dibentuknya presidium penyelamat partai oleh tujuh calon ketua umum Golkar yang tidak sejalan dengan Aburizal Bakrie (Ical).

Jika melihat ke belakang, beberapa bulan lalu perpecahan terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Perpecahan partai berlambang kabah itu terjadi dalam perebutan kekuasaan jabatan ketua umum.

Akhirnya dua kubu di PPP menggelar Mukernas yang berbeda. Dari Mukernas tersebut, sama-sama terpilih ketua umum baru. Namun, yang disahkan oleh Menkum HAM adalah kubu Romahurmuziy (Romi).

Berikut indikasi partai berlambang beringin susul partai kabah terbelah jadi dua:

Ada presidium penyelamat partai

Untuk mengantisipasi perpecahan, beberapa fungsionaris partai pun berencana membentuk Presidium penyelamat partai yang akan diketuai oleh Agung Laksono. Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan, beberapa petinggi partai Golkar seperti, Agus Gumilang, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agung Gunanjar dan beberapa Fungsionaris lainnya telah bertemu untuk membentuk tim tersebut."Ada sekitar 9 orang bertemu. Mereka mengusulkan untuk membuat Presidium penyelamat partai. Pak Agung Laksono sudah ditunjuk sebagai ketuanya. Ini nanti akan disampaikan dalam rapat pleno. Tapi ini belum disahkan," kata Andi saat berbincang dengan merdeka.com di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (25/11).Andi menilai, beberapa kader Golkar memandang sejak kursi kepemimpinan ketua umum di pegang Ical, partai berlambang beringin itu telah kehilangan legitimasi. Selain itu, Andi menuding Ical tidak menjaga soliditas partai yang sudah terbentuk selama 50 tahun ini."Pembentukan tim ini atas dasar kesepakatan bersama. Itu usulan lama dari poros muda golkar. Karena sejak Ical memimpin, banyak terjadi perpecahan," tegasnya.

Munas tandingan

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono tengah sibuk mempersiapkan Munas Partai Golkar yang akan digelar pada Januari 2015. Sebagai Ketua Presidium Penyelamat Partai, Agung menegaskan akan menyelenggarakan Munas sesuai AD/ART."Utamanya adalah bagaimana Munas terselenggara dengan baik. Yang berlangsung secara demokratis, terbuka, dan berlangsung sesuai dengan AD/ART partai," kata Agung di DPP Partai Golkar, Rabu (26/11).Agung tak menggubris mendapat kritikan dari sejumlah loyalis Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie soal pembentukan presidium. Dia menyebut, pembentukan presidium penyelamatan partai tujuannya agar Munas berjalan sesuai aturan.Agung memastikan, tidak akan hadir pada Munas yang diselenggarakan pada 30 November di Bali. Dia juga mengimbau agar kader Golkar lainnya tidak hadir pada Munas di Bali.

Terbelah dua kubu

Perpecahan juga terjadi di antara para elite Partai Golkar. Mereka ada yang di kubu Ical dan di pihak presidium penyelamat partai.Perpecahan juga terjadi sampai tingkat DPD I dan DPD II. Masing-masing kubu mengklaim dapat dukungan dari seluruh kader.Namun, beberapa DPD I menyatakan diri mendukung Ical. Mereka menyatakan presidium penyelamat partai tidak sah.

Saling klaim paling benar

Dua kubu saling mengklaim kalau pihaknya yang benar. Keduanya merasa kalau paling benar dengan tindakannya.Bagi presidium penyelamat partai kepengurusan Ical dinilai telah gagal dan tidak cocok untuk dilanjutkan. Bahkan, Ical dinilai malah memecah belah keutuhan partai.Sementara itu, Ical menuding presidium penyelamat partai tidak sah. Menurutnya, dalam AD/ART partai berlambang beringin itu tidak ada istilah presidium penyelamat partai.

Ajukan pengurus ke Kemenkum HAM

Salah satu anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar, Agus Gumiwang mengatakan, pembentukan Presidium ini adalah untuk menggantikan kepengurusan, Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham. Untuk mengesahkan pengambilan alih pimpinan DPP sementara, Agus mengaku telah mengirimkan surat kepada Kemenkum HAM yang berisi susunan pengurus DPP yang baru."Kami sudah antarkan ke pihak Menkum HAM karena pengelolaan DPP saat ini sudah kami ambil alih, dan mudah-mudahan hasilnya bisa kita terima secepatnya," kata Agus kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar, Rabu (26/11).Dia melanjutkan, jika surat tersebut sudah diterima dan mendapat respons dari pihak Kemenkum HAM, maka kepengurusan Partai Golkar yang tergabung dalam Presidium Penyelamat Partai Golkar akan sah secara konstitusional dan mendapat legitimasi dari negara untuk mengambil alih DPP."Laporan kepada Kemenkum HAM adalah upaya meregistrasikan kepengurusan sehingga berpayung hukum lebih kuat. Dasar dari registrasi ini adalah Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar," jelasnya.Agus mengimbau apabila pengambilan alih sudah sah, maka penyelenggaraan Munas pada bulan Januari 2015 mendatang adalah sah dan legal untuk dihadiri seluruh DPD Partai Golkar."Saya harap DPD II tidak usah takut atau khawatir kalau ada ancaman penggantian PLT (Pelaksana Tugas) apalagi pemecatan, karena itu tidak akan kami lakukan ketika sudah kami ambil alih," tandasnya.