Merdeka.com - Debat calon presiden dan wakil presiden yang digelar sebanyak lima kali oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) berakhir Sabtu (5/7) lalu. Namun sayang, beberapa hal penting tak disinggung kedua pasangan capres cawapres dalam debat lima putaran tersebut.

Padahal lima hal vital tersebut sangat ditunggu oleh rakyat untuk mendengar pernyataan calon yang akan dipilihnya. Tetapi keduanya lebih sibuk menyerang kelemahan rivalnya, seperti yang terbaru soal Hatta Rajasa yang keliru Kalpataru dan Adipura.

Berikut lima hal yang luput dibahas Jokowi dan Prabowo dalam debat capres lima putaran:

Dua capres luput bahas isu BBM subsidi

Dalam debat calon presiden dan wakil presiden, Sabtu (5/7), kedua pasang kandidat luput menyinggung persoalan utama dalam ketahanan energi nasional. Debat penutup masa kampanye itu tidak dimanfaatkan oleh kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menguraikan strategi masing-masing dalam mengatasi konsumsi BBM subsidi yang terus melonjak."Sayang tidak ada yang menyinggung mengenai penghematan energi, itu masih bisa dilakukan dengan memenuhi kebutuhan transportasi massal, misal bangun MRT meskipun butuh waktu 5 tahun. Terus, membatasi penggunaan di dalam kota," ujar Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Rofiky Dwi Putrohari kepada merdeka.com, Minggu (6/7).Dia menyebut kedua pasang kandidat memiliki visi-misi di sektor energi yang realistis. Namun, butuh waktu untuk menunaikannya.Semisal, pasangan Prabowo-Hatta mengusung ide mengembangkan energi terbarukan dari minyak nabati. Namun, menurut Rofiky butuh waktu sepuluh tahun untuk menyukseskan itu.Meskipun teknologi sudah tersedia, pengembangan minyak nabati masih terkendala harganya yang sangat mahal. Untuk itu, butuh insentif dari pemerintah."Memang eksplorasi itu bener tapi butuh waktu 10 tahun paling tidak. Ya baru bisa dinikmati setelah 2020," ucapnya.Rofiky membenarkan bahwa produksi minyak nasional bisa meningkat pada tahun mendatang seiring ditemukannya lapangan baru. Namun, itu bukan berarti impor minyak bakal berkurang."Iya memang produksi akan naik dengan adanya sumber- sumber baru, tapi pasti kebutuhan juga meningkat. Ini tentunya tidak mengurangi impor," kata dia.Dia juga menyoroti ide milik pasangan Jokowi-JK yang bakal mengutamakan konversi minyak ke gas. Menurutnya, pengalihan itu membutuhkan waktu untuk pembangunan infrastruktur."Untuk gas itu dari sisi upstream plant mahal, seperti pengeboran untuk lapangan gas. Dan untuk downstream plant seperti transmisi dan distribusi tidak sampai triliunan tapi ratusan miliar saja," katanya.

Dua capres tak sentuh isu utama di pertanian

Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai tidak menyentuh persoalan fundamental di sektor pangan dan pertanian. Padahal, kedua pasangan tersebut sama-sama berambisi mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.Pengamat Pertanian Khudori melihat perdebatan semalam hanya seputar persoalan cetak sawah, impor sapi, dan pembangunan irigasi."Debat semalam enggak jelas, tidak menggambarkan program-programnya seperti apa. Padahal banyak aspek fundamental pangan dan pertanian tidak tersentuh. Bahkan, saya juga baca di visi misi mereka juga tidak dibahas sama sekali," ujar Khudori di Jakarta, Minggu (6/7).Aspek fundamental yang dimaksud Khudori adalah terkait kontrol petani terhadap berbagai sumber daya. Diantaranya, lahan, air, benih, teknologi, pupuk, dan pasar. "Semalam tidak ada yang membahas itu," ucapnya.Selain itu, cara melindungi petani dari musibah bencana, anomali iklim yang menyebabkan kemelaratan pun tidak terbahas. Padahal, undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani yang terbit pada 2013 sudah mengamanatkan untuk membentuk asuransi pertanian. Dan beleid itu memerintahkan pemerintah untuk memfasilitasinya"Kemarin itu, ada satu pertanyaan dari moderator yang bagus yakni bagaimana cara melindungi petani dari liberalisasi pasar, tapi keduanya justru tidak bisa menjawab," jelasnya.Secara khusus, Khudori mengkritik misi kedua pasang kandidat yang ingin mencetak sawah baru. Prabowo-Hatta berjanji cetak dua juta hektar sawah baru, Jokowi-JK satu juta hektar sawah."Tapi masalahnya, percetakan lahan baru itu untuk siapa kan tidak clear. Apa untuk petani atau untuk investor baru atau jangan-jangan malah untuk asing. Kalau ternyata bukan untuk petani ya sama saja itu menjadikan petani sebagai buruh," ujar Khudori.

Jokowi dan Prabowo tidak lirik telekomunikasi

Banyak hal yang diungkapkan, dipublikasikan atau juga diperdebatkan dalam acara Debat Capres atau Debat Cawapres mulai dari yang edisi pertama sampai yang terakhir, Sabtu (05/07), kemarin.Mulai dari pemberdayaan sumber daya alam, ketahanan nasional, iptek sampai dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan dalam negeri. Namun ada satu hal yang tidak dilirik oleh baik capres ataupun cawapres dalam acara debat itu, yaitu masalah telekomunikasi.Ketua Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setiyadi menyesalkan tidak satu pun dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang membahas sektor telekomunikasi baik saat kampanye atau juga pada saat acara debat berlangsung."Kedua capres sama sekali tidak menyinggung soal telekomunikasi, mungkin bagi mereka ini tidak penting. Sepertinya mereka tidak ada ketertarikan sama sekali," kata Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, seperti dikutip dari Antara (05/07).

Jokowi dan Prabowo hindari debat soal pajak

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany merasa debat calon presiden digelar Komisi Pemilihan Umum akhir pekan lalu tidak menyinggung beberapa persoalan krusial di bidang perekonomian.Baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo banyak membahas belanja negara, tapi tak menyinggung sedikitpun sektor penerimaan negara yang 75 persen berasal dari uang pajak."Harusnya itu menjadi topik pembicaraan, tapi dalam tanya jawab juga tidak ada, tidak ada yang bertanya," ujarnya di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/6).Program-program kedua capres, kata Fuad, sebetulnya cukup baik. Masing-masing punya rencana membangun infrastruktur, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan sumber daya manusia melalui jaminan sosial.Masalahnya, Prabowo dan Jokowi tidak menjelaskan dari mana sumber dana mereka menjalankan semua janji kampanye tersebut, seandainya nanti terpilih."Kalau enggak ada uang pajak ya gimana," kata Fuad.

Prabowo dan Jokowi kurang peduli soal kesehatan

Pasangan capres dan cawapres diharapkan lebih banyak menyinggung soal program dasar masyarakat, terutama kesehatan. Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla dianggap belum banyak memaparkan visi terkait pendanaan dan perluasan fungsi Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) yang sudah beroperasi sejak awal 2014.Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof. Hasbullah Thabran mendesak pasangan capres dan cawapres harus lebih memperhatikan masalah kesehatan. Karena isu itu pilar penting bagi kesejahteraan masyarakat."Visi misi kedua capres dan cawapres belum begitu banyak menyinggung masalah kesehatan. Selain minim juga tidak ada inovasi baru yang disampaikan," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Minggu (15/6), seperti dikutip dari Antara.Saat ini, pasangan Jokowi-JK yang banyak menyinggung program perlindungan kesehatan masyarakat. Calon disokong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu bahkan ingin membuat tandingan BPJS, disebut Kartu Indonesia Sehat (KIS). Itu perluasan dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang sudah diimplementasikan Jokowi sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012.