5 Dalih Jokowi tak jadi rampingkan postur kabinet

Merdeka.com - Setelah melalui berbagai pertimbangan dan realitas politik yang ada, Presiden terpilih Joko Widodo akhirnya mengumumkan struktur kabinet 2014-2019. Jokowi tetap mempertahankan 34 kementerian seperti yang kini dijalankan pemerintahan SBY. Namun akan ada beberapa nomenklatur baru dan penguatan di beberapa bidang.

18 Menteri akan diambil dari kalangan profesional, sisanya 16 menteri berasal dari kalangan partai politik yang disebut Jokowi dengan istilah 'profesional partai'. Demikian juga untuk menteri koordinator, tetap ada 3.

"Untuk terciptanya pemerintahan yang bekerja dan pemerintahan yang hadir di tengah-tengah rakyat, pemerintahan yang berkonsolidasi telah kami putuskan jumlah kementeriannya ada 34," kata Jokowi di Kantor Transisi, Jakarta, Senin (15/9).

Menurut Jokowi, dia ingin membentuk kabinet yang kuat. Walau berasal dari partai, Jokowi tetap ingin sosok yang profesional. Karena itu Jokowi menyebutnya profesional partai.

Beragam komentar pun muncul terkait keputusan Jokowi mempertahankan 34 menteri itu. Sebab Jokowi pernah mengatakan ingin kabinet yang ramping dengan opsi 20 hingga 24 menteri. Namun belakangan sikap itu berubah apalagi setelah Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla ingin perombakan kabinet tidak terlalu besar. JK beralasan, perubahan struktur akan memerlukan masa penyesuaian padahal kabinet ini diharapkan segera tancap gas untuk bekerja memenuhi janji-janji kampanye.

Mendapat kritikan karena tidak jadi merampingkan kabinet, Jokowi pun mengaku punya alasan di balik keputusannya itu. Apa saja dalih Jokowi? Berikut rangkumannya:

Luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia

Luasnya wilayah dan jumlah penduduk Indonesia yang banyak juga menjadi salah satu pertimbangan Jokowi tidak mengurangi jumlah menteri di kabinetnya mendatang."Saya sudah berikan contoh negara tetangga (Malaysia) penduduknya 24 juta, kementerian ada 24. Kita 240 juta berarti seharusnya berapa? Jadi ini yang paling pas," ujar Jokowi di Rumah Transisi, Senin (15/9).Jokowi menambahkan, yang paling penting adalah membangun sebuah kabinet yang kuat. "Yang siap bekerja, yang siap melaksanakan program-program, arahnya ke sana," tambahnya.

Pengurangan menteri tak jamin efisiensi APBN

Saat mencetuskan kabinet ramping, Jokowi mengemukakan alasannya adalah untuk efisiensi anggaran. Namun kemudian Jokowi sepertinya berubah pikiran. Dia pun menyatakan, pengurangan jumlah menteri tidak menjamin adanya efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Jokowi mengungkapkan, jika menteri dikurangi dari postur sebelumnya, 34 kementerian, bukan berarti dapat mengefisiensikan APBN. Sebab staf yang berada di bawah kementerian yang dihapus, tidak ikut terhapus. Dan dia menilai, langkah penghapusan menteri bukan cara yang efisien dan efektif."Kalau memang dihapus. Kalau memang dalam rangka efisiensi seperti dulu malah tidak berhasil. Karena stafnya masih tetap, yang hilang menterinya cuman satu. Kementerian memang hilang dua tapi bawahnya tetap. Staf-stafnya juga ditarik kementerian yang lain. Apa efisiensinya? Hanya menghapus menteri saja," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/9).Menurutnya, penghapusan menteri akan sangat berpengaruh ketika orang-orang atau staf yang berada di bawahnya dapat terhapuskan juga. Sehingga, Jokowi kini lebih fokus dalam membentuk pemerintahan yang kuat. Karena dirinya menginginkan menterinya dapat mengerjakan program kerjanya masing-masing secara maksimal."Yang namanya efisiensi itu bawah dan atas terjadi pengurangan biaya aparatur. Itu efisiensi, itu lebih baik. Kalau saya bagaimana kabinet ini kuat dan semuanya harus bekerja. Itu yang paling penting," tutupnya.

34 Menteri bukan angka mati

Meski mengumumkan postur kabinet akan diisi 34 menteri, Jokowi mengatakan jumlah itu bukan angka yang sudah final dan bisa saja berubah."34 Itu bukan angka mati," kata Jokowi, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/9).Jokowi menjelaskan, angka itu masih akan dievaluasi lagi. Jika ke depan dianggap tak terlalu penting, bukan tidak mungkin salah satu dari kementerian itu akan dihapus. "Dalam proses berjalan nanti bisa saja kementerian yang tidak mendukung tidak efisiensi bisa saja ditiadakan," tambahnya.Untuk menteri profesional, Jokowi menjanjikan akan ditempatkan di kementerian yang dianggap vital. Sedangkan untuk 16 menteri asal parpol, Jokowi memilih masih merahasiakannya.Karena masih ada peluang perubahan, Jokowi berharap rancangan struktur kabinetnya saat ini tak terus diprotes. "Karena kalau sekarang dilakukan, malah nanti tidak dilakukan malah nanti enggak kerja malah ribut-ribut saja," jelasnya.

Bantah bagi-bagi kursi menteri ke parpol

Menyiapkan jatah 16 menteri dari kalangan partai, Jokowi membantah jika dirinya telah melakukan politik bagi-bagi kursi dengan partai politik pengusungnya, PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura dan PKPI. Sebab menurutnya, politik bagi-bagi kursi hanya dapat dilakukan saat pemilihan umum presiden (Pilpres) belum berlangsung."Ya kalau yang namanya bagi-bagi kursi itu belum berangkat sudah, ya ikut saya ya, saya beri empat. Gabung dengan saya ya saya beri tiga. Gabung dengan saya ya, saya beri menteri utama," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/9).Dia menambahkan, politik yang tengah dilakukannya saat ini sangat jauh berbeda dengan politik bagi-bagi kursi. Sebab dirinya melakukan perhitungan untuk memilih menteri yang akan bekerja bersamanya dalam kabinetnya. Jokowi juga mempersilakan partai politik pendukungnya untuk mengajukan nama kepadanya."Bedanya mempunyai kalkulasi, kemudian parpol mau setor seratus enggak apa-apa. Setor dua puluh enggak apa-apa. Kamu setor sepuluh enggak apa-apa. Setor nama silakan," kata mantan Wali Kota Solo ini.Saat ini Jokowi tengah mempersiapkan kriteria menteri-menteri yang akan mengisi jabatan tersebut sebelum memilih siapa orangnya. "Ini kriteria dulu, baru kemudian bisa saja partai politik nyetor mau seratus, lima puluh, dua puluh," jelasnya.

Jatah menteri asal parpol sesuai hasil suara pemilu

Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan jatah 16 kementerian untuk diberikan kepada partai politik pengusungnya, PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura dan PKPI. Menurutnya, PDI Perjuangan tidak mungkin hanya mendapatkan satu menteri dalam kabinet pada masa kepemimpinannya."Ya logikanya seperti apa. Misalnya PDI Perjuangan saya beri satu, ya kan, Nasdem saya beri sepuluh. Logikanya masuk nggak?" ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/9).Dia menambahkan, logika yang harus digunakan harus berpatokan kepada perolehan suara saat pemilihan legislatif berlangsung. Jokowi mengibaratkan seperti perdebatan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Sebab partai pemenang pemilu belum tentu menjadi pemimpin legislatif."Mesti ada logika-logika seperti itu. Kamu ngajak saya nggak pakai logika dong. Logikanya gimana? Ini sama aja kayak partai pemenang nggak jadi ketua dewan. Keliru lagi logikanya," ungkap Gubernur DKI Jakarta ini.Walaupun akan memberikan kursi menteri lebih dari satu kepada PDI Perjuangan, Jokowi mengaku telah melakukan perhitungan sebelumnya. Namun dirinya enggan memberikan bocoran mengenai alokasi menteri yang akan diberikan kepada partai pendukungnya."Alokasi gimana? Ya sudah dong (dikalkulasikan) tapi enggak saya sampaikan," tutupnya.