41 Paslon Kepala Daerah di Jateng Langgar Protokol Kesehatan saat Mendaftar ke KPU

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng menegur 41 pasangan calon (Paslon) kepala daerah di 21 kabupaten kota Jawa Tengah terkait tahapan pendaftaran. Teguran itu dilayangkan Bawaslu karena hampir semua partai politik yang mendaftarkan bakal paslon tersebut melanggar protokol kesehatan Covid-19.

"Kita sudah layangkan teguran pada paslon, parpol, perwakilan timses, dan LO. Hasil pengawasan kami, dari sisi kerumunan, massa dan pengurus parpol yang mengantar pendaftaran paslon di luar kantor KPU termasuk yang ada arak-arakan, bisa dipastikan hampir semuanya ada pelanggaran," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Anik Solihatun, saat dikonfirmasi, Jumat (11/9).

Dari hasil keterangan parpol di sejumlah daerah tidak ada komando sama sekali dari pihak parpol saat proses pendaftaran paslon ke KPU. Namun sejumlah konstituen dan masyarakat turun atas kemauan sendiri.

"Pilkada penting, tapi kita harus menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19. Kalau satu orang tidak patuh, kita semua terancam kesehatannya. Jangan kejadian ini muncul karena alasan warganya ikut turun. Kalau paslon tidak bisa kendalikan konstituennya, bagaimana nanti kalau jadi kepala daerah," ujarnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan menagih komitmen pihak timses paslon, pengurus parpol untuk tidak mengerahkan massa dalam tahapan pemilu terutama pada undian nomor urut, dan penetapan paslon.

"Bila masih terjadi kerumunan pada tahapan pilkada, kami sudah koordinasi kepolisian dan Satpol PP untuk bubarkan massa. Selain itu, kami bisa rekomendasikan ke kepolisian untuk tidak menerbitkan izin tatap muka berbagai kegiatan paslon. Kita ini bergerak sesuai regulasi, jadi belum bisa berikan sanksi administrasi," ungkapnya.