Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) resmi dicalonkan sebagai calon presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Banyak yang mendukung pencapresan Jokowi ini, namun tak sedikit yang mencibir.

Banyak yang menganggap Jokowi cuma mengejar kekuasaan belaka. Hal ini karena baru menjabat satu setengah tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta malah mencalonkan diri sebagai calon presiden. Apalagi, saat Jokowi menjabat, problem utama Jakarta seperti kemacetan juga belum teratasi.

"Nggak ada kemajuan dalam bidang transportasi di zaman Jokowi ini. Masyarakat juga bingung dengan model transportasi yang diciptakan oleh Pemprov DKI. Ada BKTB, APTB, Transjakarta, dan bus Kopaja AC. Itu semua harganya beda dan jadi mahal. Harusnya di perkotaan biaya transportasi cukup bayar sekali. Itu yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI," ujar pengamat transportasi Agus Pambagio saat dihubungi merdeka.com, Senin (17/3) kemarin.

Tak cuma masalah transportasi, banyak PR yang masih belum diselesaikan oleh mantan Wali kota Solo tersebut. Problem-problem Jakarta yang belum diselesaikan oleh Jokowi ini bisa saja jadi amunisi ampuh lawan-lawan politik Jokowi untuk maju dalam Pilpres 2014 nanti. Apa saja masalah-masalah Jakarta yang belum diselesaikan Jokowi?

Jakarta masih banjir

Ibu Kota Jakarta masih dikepung banjir walaupun gubernurnya telah berganti sejak satu setengah tahun lalu. Blusukan Joko Widodo ( Jokowi ) selama satu tahun lebih dianggap percuma dan sia-sia. Pasalnya belum ada bukti Jakarta bebas banjir sehingga membuat warga menjadi lebih tenang."Terbukti kan, blusukannya Jokowi percuma, satu tahun lebih Jakarta masih banjir dan macet. Gimana mau ngurus Indonesia kalau ngurus Jakarta saja tidak bisa," cetus politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul saat dihubungi, Jakarta, Senin (13/1) lalu.Jokowi bisa menang dan menjadi Gubernur Jakarta, tegas Ruhut, lantaran mengumbar janji-janji. Bahkan, dalam sehari, lanjut Ruhut, Jokowi menebar pesona dengan janji-janji lebih dari 10 kali."Makanya Jokowi-Ahok bisa menang. Jokowi bisa menang karena janji bisa atasi banjir macet secepatnya. Sekarang tahu sendiri kan, masih tetap banjir dan macet," ujar Ruhut."Mana buktinya janji Jokowi bisa atasi banjir dan macet, sekarang aja tambah parah. Seharusnya masyarakat juga sadar, janji dia belum terbukti," tutupnya.

Monorail terbengkalai

Setelah mangkrak hampir 9 tahun proyek pembangunan transportasi massal kembali dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Joko Widodo di sekitar kawasan Setia Budi Utara, tepatnya di sekitar Tugu 66, Kuningan Jakarta Selatan, pada 16 Oktober 2013.Namun hal ini berbeda dengan yang digembor-gemborkan sejak peletakan batu pertama tersebut. Tiang-tiang pemancang monorail yang masih berdiri kokoh di sekitar Jl Rasuna Said menjadi bukti bahwa proyek ini kembali mangkrak di tempat.Di titik ini terlihat belum ada pemugaran yang dilakukan PT Jakarta Monorail selaku pihak yang menangani proyek ini. Padahal saat memenangi tender ini PT Jakarta Monorail mengatakan akan memulai fokus bangunan dari pemugaran tiang pemancang yang mangkrak sejak 2004."Ada sedikit perbedaan desain rel dan hitungan beban sehingga tiang yang sudah ada akan dikuatkan," kata Direktur Teknis PT Jakarta Monorail Rosa Bovananto kala itu.Tetapi hingga saat ini tiang pemancang yang memiliki tinggi sekitar 5 meter itu masih berdiri kokoh tanpa adanya pemugaran.

Transjakarta karatan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mendatangkan 3000 bus pada tahun ini. Namun beberapa bus kota terintegrasi busway (BKTB) yang belum genap seminggu diresmikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) sudah nampak rusak dan karatan.Bus tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) geram karena masukan yang dia berikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono, selaku penyelenggara tender tidak dihiraukan. Seperti mementingkan kualitas bus yang akan dibeli."Saya sudah bilang berkali-kali, pesan sama Pristono, kalau uang kita pas-pasan beli mutu yang terbaik. Mahal sedikit tidak apa-apa," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/2) lalu.Ahok menyelidiki pengadaan bus ini. Jika ditemukan bukti maka akan langsung diserahkan kepada pihak berwenang. "Kalau ada temuan seperti ini, saya minta Jaksa atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kepolisian. Ini biar ditindak aja lah," ujarnya.Seperti diketahui, ada rangkaian foto-foto yang menunjukkan ada lima Trans Jakarta articulated dan delapan BKTB yang tidak layak. Bus Trans Jakarta jenis articulated bus atau bus gandeng dengan nomor kendaraan B 7146 IX dan nomor seri bus AK5200, kondisi beberapa komponen tampak tidak seperti baru.Tabung oli power steering berkarat, turbo sensor berkarat, indikator air cleaner berada di batas kuning-merah (tidak layak), pulley terbuka sehingga gemuk bocor, tabung knalpot karatan, water coolant bocor (mesin masih hidup), kompresor AC berjamur, kabel otomatis spion terpasang tak rapih, rangka kendaraan berkarat dan lain-lain.Sementara untuk BKTB, kondisinya serupa. BKTB bernomor kendaraan B 77241 IV misalnya, instrumen dashboard tidak di baut, kaca spion retak, tutup panel speedometer kendur, karet penutup persneling terlepas, wiring elektrikal menempel di manifolt. Dari delapan unit BKTB yang ada di dalam foto tersebut, satu bus diketahui belum memiliki pelat nomor polisi dan satu lagi memakai pelat kendaraan provit.Pemprov DKI Jakarta pada 2014 mengadakan 656 bus, terdiri dari 310 bus articulated Transjakarta (gandeng) dan 346 BKTB. Untuk Transjakarta baru diluncurkan 90 dan sisanya akan dilanjutkan hingga Februari 2014. Adapun dari 346 BKTB, yang sudah diluncurkan baru 18 unit saja, yakni di rute PIK-Monas.

PKL Blok G Tanah Abang kembali ke jalan

Meski sudah direlokasi, penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak efektif. Lantaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak mempunyai wewenang untuk menindak para PKL liar tersebut."Makanya harus ada penegakan hukum, kalau tidak, ya susah. Mereka (PKL) akan main-main. Satpol PP-nya kasihan juga, mereka bergerak tapi yang nentuin denda tipiringnya (tindak pidana ringan) juga harus hakim," ujar Ahok di Balaikota, Senin (24/2).Ahok menegaskan seharusnya Satpol PP diberikan kewenangan untuk menentukan tindakan atau denda kepada para PKL tersebut agar penertiban semakin efektif. Dengan begitu, lanjut dia, hakim tidak perlu lagi terlibat dalam proses peradilan tindak pidana ringan."Kalau di luar negeri kan begitu ditangkap langsung yang nangkap yang beri denda. Kalau dia (pelanggar peraturan) enggak setuju, baru ke hakim. Kalau di sini kan kita enggak bisa mutusin denda berapa, harus putusan hakim. Sedangkan hakim kita pekerjaannya seabrek-abrek. Itu masalahnya," pungkas dia.Seperti diketahui, sejumlah pedagang Blok G Pasar Tanah Abang kembali lagi ke jalan karena dinilai tidak laku. Permasalahan tersebut juga terjadi di beberapa kawasan, seperti di Pasar Palmerah, Pasar Gembrong, dan Pasar Jatinegara.