4 Politikus kawakan masuk barisan timses Jokowi

Merdeka.com - Partai koalisi pendukung Joko Widodo telah menyiapkan strategi menjelang Pilpres 2019. Termasuk mempersiapkan tim sukses. Kesembilan perwakilan sekjen koalisi Jokowi sudah menggelar pertemuan pada Senin (6/8). Pertemuan akan merampungkan struktur tim pemenangan Joko Widodo di Pilpres 2019. Beberapa nama diyakini akan masuk dalam barisan tim pemenangan Jokowi.

Nama-nama yang diusulkan masuk barisan timses adalah para politikus senior. Mereka sudah sangat berpengalaman dalam dunia politik tanah air. Siapa saja mereka?

Akbar Tandjung

Partai koalisi pendukung Jokowi mulai mengajukan nama untuk tim pemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019. Salah satunya Partai Golkar mengajukan 10 nama. Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan dari 10 nama tersebut salah satunya Akbar Tanjung.

"Ada kita siapkan, Pak Agus Gumiwang, Hajriyanto Y Thohari, Pak Akbar Tandjung juga di dewan penasihat mungkin," kata Lodewijk di jl Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/8).

Agung Laksono

Selain nama Akbar Tandjung, Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengungkapkan partainya juga mengusulkan nama lain seperti Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Agung Laksono.

"Agung Laksono, Pak Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Pak Nur Ahmad," kata kata Lodewijk Freidrich Paulus di jl Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/8).

Pramono Anung

Sementara itu dari partai pengusung Jokowi, Pramono Anung masuk dalam barisan tim pemenangan Jokowi. Sekretaris Kabinet ini juga diusulkan oleh PDIP sebagai ketua tim pemenangan Jokowi.

Sementara itu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan saat ini belum membahas siapa yang akan menjadi ketua tim pemenangan Jokowi. Untuk posisi ketua tim pemenangan, akan ditentukan dalam rapat berikutnya.

Tjahjo Kumolo

Namanya juga diusulkan masuk sebagai timses Jokowi pada Pilpres 2019. Tjahjo saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Sebelum menjabat sebagai Mendagri, Tjahjo adalah bekas Sekjen PDIP. Pengalamannya dalam organisasi politik dibutuhkan untuk menggerakkan mesin partai.