4 Menteri absen, DPR batalkan rapat konsultasi bahas haji 2017

Merdeka.com - DPR menunda rapat konsultasi dengan pemerintah untuk membahas penyelenggaraan ibadah haji 2017. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, penundaan itu dilakukan karena 4 menteri yang diundang tidak bisa hadir. Para menteri hanya mengutus bagian pelaksana untuk hadir dalam rapat itu. DPR membutuhkan kehadiran menteri sebagai pengambil keputusan.

"Menteri tidak ada, hanya perwakilan yang mewakili saja, padahal kita butuh kebijakan yaitu paling tidak menteri atau dirjen yang dateng hanya ditingkat pelaksanaan. Kita cari waktu baik dan menteri datang," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4).

Agus menyebut, belum mengetahui pasti alasan para menteri tidak hadir dalam rapat konsultasi tersebut. Namun, kemungkinan para menteri memiliki agenda rapat lain.

"Saya lihat barangkali kita jadwalkan kembali. Kita jadwalkan dulu apakah ada rapat kabinet. Kami harapkan yang dateng adalah menteri bisa ambil keputusan," terangnya.

Sebelumnya, DPR berencana menggelar rapat konsultasi dengan pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji 2017. Dari pihak pemerintah, DPR mengundang Menteri Agama Lukman Hakim, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri Hukum Dan HAM, Yasonna Laoly, Dirjen Keimigrasian, Ronny F Sompie Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo Dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, agenda rapat konsultasi akan membicarakan evaluasi sekaligus teknis persiapan pemerintah dalam menyelenggarakan haji.

"Kebetulan ini tahun pertama kuota haji Indoneisa dikembalikan bahkan ditambah. Itu signifikan sehingga perlu evaluasi dan persiapan," ujar Fahri.

Soal evaluasi, Fahri menuturkan rapat tersebut akan membahas permasalahan haji 2 tahun terakhir, termasuk soal manajemen pelaksanaan. "Dua tahun tim pengawas haji evaluasi apa yang jadi permaslahan di haji. Ada dua hal, pertama politik ekonomi haji dan manajemen pelaksanaan," jelasnya.

Selain itu, DPR dan Pemerintah akan membahas penambahan kuota haji 2017 serta penyerahan hasil uji kelayakan dan kepatutan Komisoner Badan Pengelola Keuangan Haji.