Merdeka.com - Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiatri, menilai patut menjadi perhatian bagi Golkar karena kadernya terjerat kasus korupsi. Apalagi empat kadernya langsung berturut-turut tersangkut kasus rasuah.

Menurut Aisah, kasus korupsi tentu akan mempengaruhi citra partai. Publik bisa mempertanyakan komitmen partai beringin itu menghentikan laju korupsi yang dilakukan kadernya.

"Tentunya patut menjadi perhatian bagi Golkar ketika banyak kadernya tersangkut kasus korupsi, karena mau tidak mau itu akan mempengaruhi citra partai dan membuat orang bertanya-tanya tentang komitment dan upaya partai untuk menekan laju tindak korupsi para politisinya," ujar Aisah kepada wartawan, Kamis (21/10).

Aisah menilai, ada beberapa yang patut dilakukan partai dalam rangka membenahi masalah korupsi di internal. Pertama adalah melakukan rekrutmen berbasis rekam jejak. Diingatkan kembali ketika Golkar mencalonkan mantan napi tipikor ada Pemilu lalu. Hal tersebut seharusnya tidak dilakukan partai.

"Rekrutmen yang berbasis pada rekam jejak, dimana salah satu elemennya adalah sejauh mana kader dan kandidat partai dalam Pemilu harus dipastikan bersih dari tindak KKN," ujarnya

"Kalau kita ingat, pada pemilu lalu, sempat ada kontrovesi ketika Golkar mencalonkan mantan napi korupsi, dan hal-hal seperti ini tidak seharusnya dilakukan partai," lanjutnya.

Berkaitan dengan rekrutmen, partai juga bisa menghindari praktik dinasti politik. Sehingga rekrutmen dilakukan bukan hanya berbasis rekam jejak dan prestasi, tetapi juga pertimbangan objektif.

"Terkait dengan rekrutmen ini, bisa juga dilakukan partai dengan menghindarkan diri dari praktik dinasti politik, yg kerap rentan dengan korupsi. Untuk menghalau dinasti politik ini, maka rekrutmen seharusnya tidak hanya berbasis pada rekam jejak dan prestasi, tetapi juga bersifat terbuka dengan pertimbangan yang objektif," ujar Aisah.

Partai juga perlu memberi pendidikan politik anti korupsi yang konsisten kepada seluruh kader.

Terakhir, penetapan aturan yang ketat terhadap kader yang terjerat korupsi. Misalnya selain pemecatan kader, partai tidak bisa calonkan diri sebagai pejabat publik.

"Penetapan aturan partai yang lebih ketat terhadap kader yg terjerat korupsi, misalnya selain dipecat partai juga tidak bisa mencalonkan diri sebagai pejabat publik kembali melalui partai. Komitmen seperti ini yang kita harapkan ada di Golkar," tutup Aisah.