4 Hal ini mungkin buat Jokowi tak bakal saingi Megawati

Merdeka.com - Wacana menjadikan Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) muncul setelah sejumlah survei menyatakan sang presiden layak dan pantas duduk di atas kepala banteng. Sejumlah relawan pun mendorong hal ini.

Namun, alih-alih menyatakan kesiapannya menjadi ketua umum dalam Kongres IV PDIP 8-12 April mendatang, Jokowi malah belum pernah berkomentar lugas soal survei tersebut. Sejumlah pihak bahkan menilai Jokowi tidak mungkin mau menjadi ketua umum PDIP karena sejumlah hal.

Tapi namanya politik, semua hal mungkin saja terjadi. Yang tidak mungkin bisa menjadi menjadi mungkin di kemudian hari.

Berikut hal-hal yang mungkin membuat Jokowi tak bakal saingi Megawati

Jokowi yang minta Megawati jadi ketua umum lagi

Megawati Soekarnoputri mengungkapkan alasan utama dia siap menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) lagi adalah demi membantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Megawati mengakui usulan itu juga datang dari Jokowi."Enggak tau ya ini (Jokowi) tiba-tiba inspirasinya apa sehingga memang saya kaget juga. Kebetulan saya lagi makan salak hampir saja ketelan bijinya," kata Megawati kepada wartawan di arena Rakernas IV PDIP, Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/9).Setelah mendapat usulan dari Jokowi tersebut, Megawati mengakui memikirkan sejumlah pertimbangan sampai akhirnya pada keputusan siap menjadi ketua umum PDIP untuk periode 2015-2020."Karena memang banyak faktor yang harus dipikirkan karena mereka mungkin sudah sangat mengerti karena kami sebagai sebuah keluarga besar di partai ini. Mungkin itu tadi yang saya katakan, sebuah partai yang unik, ya begitulah PDI Perjuangan," kata Megawati.Dalam periode pemerintahan Jokowi- JK ke depan, Megawati melihat PDIP membutuhkan ketua umum yang tidak hanya mengerti soal kepartaian, tetapi juga pemerintahan."Membutuhkan seorang ketum mengerti baik sebagai ketua organisasi sebuah partai, dan saya kan juga pernah jadi presiden satu kali, sehingga ini bisa bersinergi bagaimana cara untuk dalam lima tahun ini bisa membuat banyak kemajuan di Indonesia," ujar Megawati.

Jokowi pilih Megawati karena sebagai pemersatu partai

Dalam Rapat Kerja Nasional IV PDI Perjuangan di Semarang pertengahan September tahun lalu, Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo ( Jokowi) mengusulkan Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum lagi. Jokowi mengakui, usulan itu sebagai bentuk aspirasi pribadi selaku kader PDI Perjuangan."Ya malam itu, waktu saya presentasi. Di akhir presentasi itu saya menyampaikan aspirasi pribadi saya. Meski Rakernas itu bukan forumnya untuk memilih ketum. Tapi ya gak apa-apa toh namanya juga aspirasi," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/9).Jokowi mengungkapkan, alasannya mendukung Megawati karena anak proklamator itu telah menjadi tokoh pemersatu, baik partai maupun bangsa dan negara. Oleh karena itu, Jokowi yakin Megawati mampu mengayomi partai ke depannya. Setidaknya hal itulah yang dirasakan oleh mantan wali kota Solo ini."Ya mempersatukan jadi solidaritas maker," katanya.

Dukung Mega jadi Ketum lagi, Jokowi bantah PDIP kekurangan kader

Megawati Soekarnoputri dipromosikan kembali oleh presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo ( Jokowi) menjadi ketua umum PDI Perjuangan periode 2015-2020. Jokowi membantah dukungannya tersebut menunjukkan tidak adanya kader PDIP pengganti Megawati."Ya banyak. Saya regenerasi bukan? Trah Soekarno bukan? Saya regenerasi gak? Jangan ditarik kemana-mana," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/9).Jokowi pada saat Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan mendukung Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan sekali lagi. Dia menyampaikan hal tersebut sebagai bentuk aspirasi pribadi selaku kader PDI Perjuangan."Ya malam itu waktu saya presentasi. Di akhir presentasi itu saya menyampaikan aspirasi pribadi saya. Meski Rakernas itu bukan forumnya untuk memilih ketum. Tapi ya gak apa-apa toh namanya juga aspirasi," ungkapnya.

Jokowi anti rangkap jabatan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikenal sebagai orang yang anti rangkap jabatan. Seluruh menterinya yang berasal dari partai politik diminta mundur dari jabatan struktural partai.Melihat sikap Jokowi yang anti rangkap jabatan itu, sulit membayangkan Jokowi yang  menjabat sebagai presiden mau merangkap menjadi ketua umum PDIP, sebagaimana yang pernah dilakukan SBY terhadap Demokrat.Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengaku heran dengan sebagian kalangan yang mempertanyakan status menteri ataupun pejabat negara lainnya yang tidak boleh merangkap jabatan, tetapi di sisi lain malah mendukung agar Jokowi menjadi ketua umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarnoputri."Kalau gitu presiden jangan diajuin jadi ketua umum partai. Jangan mendorong-dorong presiden merangkap sebagai ketum partai," katanya.