Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tampak memiliki pandangan yang berbeda dengan kubu Jokowi-Ma'ruf Amin dalam menghadapi sejumlah isu di Pilpres 2019. Padahal, dalam struktur Tim Kampanye Nasional (TKN), JK merupakan ketua dewan pengarah Jokowi-Ma'ruf.

Setidaknya, ada tiga isu yang memperlihatkan sikap JK berada pada posisi berseberangan dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf. Berikut dirangkum merdeka.com, Selasa (14/1):

Visi Misi

Koalisi Jokowi-Ma'ruf ingin agar pemaparan visi dan misi capres dan cawapres cukup dilakukan oleh tim sukses saja. Tidak perlu langsung disampaikan oleh si capres dan cawapresnya.

"Cukup oleh tim saja dan kita saja. Itu boleh, kok, digelar debat, baik oleh KPU maupun masyarakat yang punya konsen (pemilu), tidak ada masalah," kata Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding.

Namun pandangan berbeda disampaikan oleh JK. Menurut dia, visi misi harus dipaparkan langsung oleh capres dan cawapres. Hal itu justru seiring dengan keinginan kubu Prabowo-Sandiaga.

"Visi, misikan punyanya calon A, (calon) B, tidak pernah ada mengatakan visi dan misi dari tim sukses. Ya mestinya (disampaikan sendiri), karena itu nanti dia harus pertanggungjawabkan," kata JK.

Namun perdebatan berakhir setelah KPU dan kubu Jokowi serta Prabowo sepakat jadwal pemaparan visi dan misi 9 Januari dibatalkan. Pemaparan visi dan misi diserahkan ke masing-masing kubu, KPU tidak memfasilitasi.

Bocoran Pertanyaan Debat

Kubu Jokowi tak menolak mendapatkan bocoran debat perdana yang akan digelar 17 Januari nanti. Intinya, kubu Jokowi ikut aturan main yang ditetapkan oleh KPU. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua TKN, Hasto Kristiyanto.

"Kami itu taat pada aturan main dikasih kisi-kisi kami ikut, tidak dikasih kisi-kisi juga sudah biasa," ujar Hasto di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (7/1).

Sementara JK menilai tak tepat debat capres diberikan bocoran. Sebab, debat bisa menjadi tak murni.

"Kalau itu dibuka duluan berarti yang menjawab tim, padahal yang mau diuji adalah yang bersangkutan pribadi. Jadi kurang pas itu karena (jawabannya) dirapatkan oleh tim, yang pantas jadi wapres, tim itu dong," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (8/1).

Berkaca dari pengalaman JK mengikuti debat pilpres selama tiga kali, umumnya ia hanya menerima soal tema yang akan diangkat sebelum pelaksanaan debat.

"Ya mestinya kalau ingin menilai kemampuan secara pribadi jangan dibuka. Banyak hal yang perlu ditanggapi langsung, agar rakyat punya pilihan yang jelas," ucap JK.

Alumni Beri Dukungan

Jokowi menghadiri deklarasi dukungan alumni UI dan sejumlah perguruan tinggi negeri di GBK pada Sabtu (12/1) lalu. Jokowi mendapatkan ribuan dukungan dari alumni perguruan tinggi yang hadir saat itu.

Di depan lulusan Kampus Kuning itu, Jokowi menyinggung memilih pemimpin harus punya pengalaman. Dia mengakui sempat pusing karena belum memiliki pengalaman saat memimpin.

"Apa yang saya alami? Kaget dan harus banyak belajar. Di awal pusing karena belum miliki pengalaman di pemerintahan. Itu yang saya sampaikan di awal, perlu pengalaman untuk memerintah. Apalagi negara Indonesia besar begini. Jangan coba-coba," ujar Jokowi.

Rupanya JK tak setuju apabila membawa almamater dalam dukungan politik. JK meminta organisasi alumni universitas tidak terlalu jauh menyeret nama kampus jelang Pilpres 2019.

"Apabila terlalu jauh pasti alumni itu terbelah. Jadi kita harus bicara hal yang tentu independen, normatif tapi tidak berbicara tentang hal yang bisa memecah," kata dia.

JK lalu menyinggung deklarasi alumni UI dan sejumlah alumni perguruan tinggi negeri kepada capres dan cawapres 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sebelumnya, sejumlah alumni UI juga menyatakan dukungan untuk capres dan cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"(Kalau) alumni itu (sebenarnya) bebas saja karena itu hak konstitusi masing-masing tapi mestinya tak harus terlalu jauh mengatasnamakan universitas agar universitas itu tetap berdiri independen," ujar JK.