Merdeka.com - 26 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo mengumumkan Kabinet Kerja setelah dilantik menjadi presiden. Jumlah kementerian koordinator bertambah satu yakni kementerian koordinator kemaritiman. Kementerian ini dibuat untuk mewujudkan salah satu program Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Belum dua tahun, kementerian ini sudah tiga kali berganti menteri.

Menteri pertama yang dipercaya menjabat adalah Dwisuryo Indroyono Soesilo. Harapan tinggi disampaikan Jokowi kepada mantan Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan serta Direktur Sumber Daya Perikanan dan Aquakultur FAO, Perserikatan Bangsa Bangsa.

Hanya 10 bulan menjabat, Indroyono dicopot saat Jokowi mengumumkan reshuffle jilid pertama pada 12 Agustus 2015, dia digantikan oleh Rizal Ramli.

Rizal Ramli pun mengubah nama kementerian dengan menambahkan sumber daya menjadi kementerian koordinator kemaritiman dan sumber daya. Mantan Menko Ekuin di era Presiden Abdurrahman Wahid itu langsung melakukan gebrakan.

Meski bukan bidangnya, Rizal langsung menggebrak kebijakan rencana pembelian 30 pesawat Airbus A 350 XWB untuk maskapai Garuda Indonesia. Menko Rizal saat itu menilai pesawat A350 XWB hanya cocok untuk penerbangan internasional jarak jauh. Menko Rizal menyatakan, Garuda punya pengalaman buruk saat pengadaan pesawat berbadan lebar yang dibiayai dari pinjaman Eropa. Rizal meminta Garuda mempertimbangkan ulang pembelian pesawat dan lebih memfokuskan juga memperkuat jalur penerbangan domestik dan regional.

Rizal juga sempat adu pendapat dengan Wapres Jusuf Kalla Selanjutnya, kebijakan pembangunan listrik 35.000 Megawatt. Ada juga soal kebijakan penurunan Dwelling Time Pelabuhan Tanjung Priok dengan menargetkan hanya berlangsung dua hari.

Soal perpanjangan kontrak Freeport, Rizal mengatakan pemerintah harus menaikkan royalti hingga 5-7 persen, karena selama ini Freeport hanya membayar 1 persen royalti. Freeport juga harus mau mengurusi limbah. Lalu Freeport harus membangun smelter, dan CSR dari Freeport untuk sekitarnya.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah perseteruan Rizal dengan Menteri ESDM Sudirman Said terkait blok Masela. Rizal menginginkan agar pembangunan kilang menggunakan skema pipanisasi di darat (onshore LNG/OLNG), sedangkan Sudirman Said menginginkan kilang dibangun di laut menggunakan skema LNG terapung (floating LNG/FLNG/offshore). Presiden Jokowi akhirnya memutuskan pembangunan kilang dilakukan di darat.

Hari ini, Rabu 27 Juli 2016, Rizal mengakhiri tugasnya sebagai menko maritim. Hanya 11 bulan dia menjabat. Presiden Jokowi mencopotnya dan menggantikan dengan Luhut Pandjaitan yang bergeser dari Menko Polhukam.

Dalam akun Twitternya, @RamliRizal, Rizal menyatakan sudah berbuat yang terbaik selama menjabat sebagai Menko Kemaritiman.

"Saya telah mencoba berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih rakyat Indonesia. Terima kasih rakyat Indonesia ..DR. Rizal Ramli," tulis Rizal Ramli dalam akun Twitternya yang dikutip merdeka.com, Rabu (27/7).