204 Juta Data Pemilih Diduga Bocor, Ini Respons Anies
Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi informasi bocornya data 204 juta pemilih Pemilu 2024.
Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi informasi bocornya data 204 juta pemilih Pemilu 2024.
204 Juta Data Pemilih Diduga Bocor, Ini Respons Anies
Anies mengaku sudah mendengar informasi mengenai pembobolan data itu.
"Saya membaca berita itu tapi saya belum mendengar verifikasinya dan lain lain," kata Anies usai acara Desak Anies di Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11).
Meski begitu, Anies menyatakan data pemilih untuk Pemilu 2024 di KPU harus dipastikan keamanannya. Anies menilai operator yang menjaga data itu mesti berintegritas.
"Tapi kami merasa perlu yang namanya data itu harus dijaga keamanannya secara amat-amat serius, bukan saja pada aspek sistemnya tapi juga integritas operator yang melaksanakannya supaya keamanan data terjaga," jelas Anies.
Saat ditanyai soal kekhawatiran Anies soal bakal ada kecurangan Pemilu 2024 imbas bobolnya data kependudukan itu, Anies menyampaikan akan meminta tim nasional (timnas) pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk mengecek kebenarannya terlebih dahulu.
"Nanti saya akan minta teman teman seperti Pak Leon (Co-Captain Timnas AMIN Leontinus Alpha Edison) untuk membahas lebih jauh, kan hari ini baru pemberitaannya belum ada rilis resmi."
Capres Anies Baswedan.
Oleh sebab itu, Anies menyatakan belum dapat berkomentar lebih jauh terkait bobolnya data itu, sebelum semua informasi ia peroleh secara lengkap.
"Jangan kita berkomentar untuk sesuatu yang kita belum ada informasi lengkap, dan saya dari dulu tidak pernah mau menceritakan yang belum tuntas dan berkomentar yang belum jelas," ujar dia.
Sementara itu, Kapten Timnas Pemenangan AMIN, Muhammad Syaugi menanggapi dugaan data pemilih KPU bocor. Ia enggan mengomentari kebocoran data tersebut. Timnas AMIN tidak ingin terlibat jauh."Waduh saya enggak tahu kalau data KPU bocor, biarkan ajalah," ujar Syaugi di Bimasena, Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (29/11).
Syaugi menyerahkan publik yang menilai terkait masalah kebocoran data tersebut.
"Masyarakat yang menilai, bukan kita yang menilai," ujarnya.
