1,6 Juta warga DKI tidak bisa nyoblos, Golkar siap beri advokasi

Merdeka.com - Dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta kemarin, sekitar sekitar 1.628.671 diketahui tidak menggunakan hak pilihnya. Beragam alasan masih besarnya angka golput, salah satunya tak terdaftar di TPS hingga tak bisa mencoblos meski memiliki dokumen persyaratan lengkap.

Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu I Partai Golkar Nusron Wahid menyayangkan banyaknya warga Jakarta yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Menurutnya, masalah ini karena ketidaksiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dalam mengakomodir masyarakat yang memiliki hak suara.

"Kita sayangkan ketidaksiapan KPU Provinsi DKI dalam hal ini. Kenapa? Karena tidak mengantisipasi kawan-kawan kita yang belum terdaftar, tetapi punya e-KTP," kata Nusron di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (17/2).

Oleh karena itu, Partai Golkar bersama koalisi pendukung Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat telah menyiapkan langkah advokasi untuk mengawal warga yang belum terdaftar meski telah memiliki e-KTP.

"Golkar bersama koalisi partai pengusung paslon nomor 2, akan mengawal teman-teman yang punya e-KTP tapi belum terdaftar DPT agar kita advokasi dan kawal untuk segera daftar," terangnya.

Nusron menuturkan, partai pengusung Ahok-Djarot akan mendaftarkan warga yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di putaran kedua Pilgub DKI.

"Kita daftar kan dalam DPT supaya tanggal 19 April nanti pada putaran kedua. Yang bersangkutan semua mempunyai hak pilih. Ini sangat disayangkan padahal mereka datang jauh-jauh, ada yang pulang dari Singapura, dari Amerika, ada dari Eropa, ada yang pulang dari Australia hanya untuk partisipasi demokrasi di Jakarta, tapi tidak kesiapan instrumen dari KPU Jakarta," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, persoalan yang masih terjadi di Pilkada Serentak 15 Februari lalu yakni banyaknya warga yang tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dia mengatakan, permasalahan itu sempat menimbulkan kericuhan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Permasalahan tersebut ini sempat menimbulkan kericuhan, namun terkait hal ini akan kami evaluasi," kata Tjahjo kepada wartawan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (16/2).

Menurutnya penyebab dari kericuhan tersebut dikarenakan jumlah surat suara tambahan hanya disisahkan sebanyak 2,5 persen dari jumlah penduduk. Sehingga membuat banyak warga yang kehilangan hak pilihnya menjadi geram.

"Surat suara tambahan hanya diberikan 2,5 persen dari 56.000 penduduk Jakarta yang punya hak pilih tapi dia belum mengikuti mekanisme tahapan-tahapan, tidak merekam data, dan sebagainya. Ini sempat menimbulkan kericuhan," ungkapnya.