'Cari siapa di belakang Ruhut, kalau ada hama harus dibasmi'

Merdeka.com - Dicopotnya Ruhut Sitompul dari jabatan ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat ternyata mendapat dukungan dari para pengurus DPD Partai Demokrat. Tindakan Ruhut selama ini dinilai tidak mencerminkan kebijakan DPP.

"Kita sangat gembira. Ini sudah tepat karena selama ini Ruhut tidak mencerminkan apa yang menjadi kebijakan DPP. Akuntabilitas publik (Partai Demokrat) apabila dicopotnya Ruhut dari jabatannya akan naik. Saya menganggap bahwa Ruhut di DPP sebagai pekerjaaan yang sia-sia," kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Irfan Gani, di sela-sela Silatnas Partai Demokrat di Sentul, Bogor, Jumat (14/12).

Irfan menegaskan, selama ini Ruhut selalu melawan kebijakan DPP. "Ruhut harus belajar lagi AD/ART. Ruhut beli cermin untuk melihat kapasitas dia sebagai apa di Demokrat, jangan selalu onani politik," cetus Irfan.

Dia mengatakan selama ini sikap Ruhut tidak santun. Kepemimpinan Anas harus diamankan sampai 2015. "Kita akan jaga itu. Kalau dia sudah melanggar, kita minta Ruhut dipecat," imbuhnya.

Kasus Ruhut di mata Irfan, menunjukkan bahwa semua kader partai harus menghormati struktur partai yang ada. Berbagai pernyataan Ruhut seringkali menjadi bumerang yang mengganggu proses konsolidasi internal Partai Demokrat. Apalagi, selama ini Ruhut mengaku-ngaku sebagai juru bicara partai.

"Tidak ada kapasitas dia sebagai jubir, hanya ngaku-ngaku," tukas Irfan.

Apalagi jika pencopotan Ruhut itu terkait kesalahan substansi seperti keinginan menggulingkan kepengurusan yang ada "Kita minta komisi pengawas menelusuri siapa yang ada di belakang Ruhut, kalau ada hama ya harus dibasmi," imbuhnya.

"Mental kutu loncat harus kita perhitungkan dan waspadai, saat di Golkar dia mengagung-agungkan Akbar Tandjung, di Demokrat begitu pula dengan Pak SBY," ujar Irfan.

Irfan mengklaim, selain DPD Partai Demokrat Jakarta, ada beberapa DPD lain yang mendukung Ruhut dipecat sebagai kader. Beberapa DPD itu adalah DPD Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Jakarta, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, NTB, dan Banten. (mdk/bal)