Zulkifli Hasan dilaporkan, anggota MKD tak mau terburu-buru

Merdeka.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, MKD tidak mau buru-buru untuk memutuskan apakah ada pelanggar kode etik yang dilakukan Ketua MPR Zulkifli Hasan atas kunjungan kerja ke China September lalu.

"Itu kan baru masuk ya (pelaporannya). Belum sempat kita (MKD) kita apaain pelaporannya, begitu masuk selesai rapat internal kan kita kemarin selesai. Belum sempat kita verifikasi. Mungkin hari inilah akan diverifikasi TA dan Sekretariat," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Selasa (29/9).

Meski demikian, dia tetap akan membawa pelaporan tersebut dalam rapat MKD yang akan datang.

"Kita kan ada rapat tanggal 5 Oktober. Kemungkinan tanggal 5 akan kita bahas laporan-laporan yang masuk bukan cuma soal laporan ketua MPR aja. Yang lain-lain kan ada beberapa perkara yang dilaporkan," tutur Sufmi.

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra ini, MKD juga akan melihat lebih jauh persoalan ini serta melihat adalah dugaan pelanggaran yang sama dengan pimpinan DPR Setnov dan Fadli Zon.

"Begini kan itu diduga melanggar kode etik. Tapi Kemarin juga kita harus simpulkan dugaan pelanggaran kode etik itu dugaannya di pasal mana kan berdasarkan verifikasi. Jadi saya gak bilang itu sama. Karena itu belum diverifikasi. Saya gak bisa bilang sama," tutupnya.

Kemarin, anggota Presidium Kaukus Indonesia Hebat, Syarief Hidayatullah, melaporkan Ketua MPR Zulkifli Hasan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran kode etik.

Pelanggaran itu diduga dilakukan saat Zulkifli bertemu pengusaha China dalam Forum China Minsheng Investment Corp dan Maspion Group saat kunjungan kerja ke Beijing, RRC pada 18 September lalu.

"Tentu saja agenda ini sudah melenceng mengingat Ketua MPR tak selayaknya memiliki peran seperti Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang harus keliling keluar negeri untuk menarik minta investor," kata Syarief seusai menyampaikan laporannya ke MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9).

Dia mengakui memang saat ini Indonesia membutuhkan banyak investasi untuk mendorong perekonomian yang lesu. Namun, dia mengecam kedatangan Zulkifli Hasan ke China karena telah keluar dari tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai Ketua MPR.

"Sebagai Ketua MPR yang juga selaku anggota Fraksi PAN agenda itu di luar jadwal mengingat bukan tugas MPR untuk bicara investasi," katanya.