Zaki minta batas wilayah Pulau Bidadari-Tangerang dievaluasi

Merdeka.com - Beberapa pulau di Kepulauan Seribu yang kini masuk wilayah DKI Jakarta, menurut Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain dapat ditempuh hanya sekitar 10 menit dari Pantai Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang.

Oleh sebab itu Zaki mengaku sebelum ada pelaksanaan pembangunan tujuh pulau buatan di wilayah laut Kabupaten Tangerang, dia meminta kejelasan terlebih dahulu mengenai batas wilayah laut antara Kabupaten Tangerang dengan DKI Jakarta.

"Pulau Bidadari, Pulau Untung Jawa dan ada lagi pulau lainnya lebih dekat kan dari sini, cuma butuh waktu beberapa menit saja. Tetapi masuknya DKI, kita ingin sebelum direklamasi (bangun tujuh pulau), mengenai batas wilayah kelautan harus jelas dulu," ujar Zaki, Jumat (26/09).

Menurut Zaki, buah pemikiran batas wilayah tersebut jangan disalah artikan bahwa Kabupaten Tangerang akan merebut pulau-pulau tersebut dari DKI Jakarta. "Tidak ada rebut merebut. Yang saya inginkan kepastian batas wilayah agar jelas," ujarnya.

Sebelumnya, Zaki mengaku sedang mendorong agar Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan izin kepada investor swasta untuk menanamkan modalnya dengan mereklamasi pantai, caranya dengan membangun tujuh pulau.

"Ini lah mengapa kita berkunjung ke sini (Pantai Dadap). Akan di bangun kawasan Tangerang Internasional City. Ada dua perusahaan yang akan membangunnya. Saat ini dalam pengajuan perizinan di Kementerian Kelautan," ujar Zaki.

Rencananya, kata Zaki, ketujuh pulau hasil reklamasi itu kegunaannya berbeda-beda. Ada yang untuk permukiman, pelabuhan laut, pergudangan industri dan terakhir ditawarkan ada juga Terminal Bandara.

"Ini akan menjadi trigger perekonomian masyarakat pantura. Kalau di Pantai Indak Kapuk bisa kenapa di kita tidak bisa," ujar Bupati.

Ketujuh pulau tersebut akan dibangun di atas area sekitar 9.000 hektare, dengan rata-rata luas pulau sekitar 1.000 sampai dengan 1.400 hektare. Adapun aksesnya akan menggunakan jembatan dari darat ke pulau. Investasinya sekitar Rp 15 triliun, termasuk pembangunan pulaunya.

"Seiring pembangunan tersebut terjadi, kita akan siapkan Peraturan Daerahnya, agar menjadi sumber PAD asli dari Pantura," ujarnya.