Yusril sindir Ahok soal sampah: Harus santun, jangan meledak-ledak

Merdeka.com - Polemik sampah di Jakarta terus berkepanjangan. Pemblokiran jalur ke Bantargebang membuat TPS di Jakarta menggunung sampah.

Sebagai pengacara yang ditunjuk pengelola sampah DKI di Bantargebang, Yusril Ihza Mahendra, kembali mengomentari sikap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyikapi polemik sampah Jakarta.

"Penyelesaian masalah sampah ini harus dilakukan dengan bijak, sabar dan santun serta mendalami akar masalahnya untuk diselesaikan. Bukan dengan cara meledak-ledak mencari kambing hitam menyalahkan pihak lain serta mau benar dan menang sendiri," kicau Yusril dalam akun Twitter-nya @Yusrilihza_Mhd, yang diposting Kamis (5/11).

Yusril menjelaskan, sebagai perwakilan dari PT GTJ dia sudah mencoba memberikan solusi damai dengan Ahok agar kasus ini tak berlarut-larut. "Saya menawarkan solusi damai dan komprehensif mengatasi masalah sampah di DKI dengan duduk bersama, berunding cari solusi terbaik. Saya bukan takut berhadapan dengan Pemda DKI dan para kuasa hukumnya di Pengadilan. Saya memikirkan dampak sosial dan politiknya jika berlarut-larut," tuturnya.

"Warga DKI sudah bayar pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor serta berbagai retribusi termasuk retribusi sampah. Pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan Pemda DKI termasuk bayar gaji dan fasilitas Gubernur DKI itu terus meningkat tiap tahun. Hari ini yang protes sebagian warga Bekasi dan Cileungsi, karena masalah pengangkutan sampah yang meresahkan mereka," paparnya.

Lanjut Yusril, kalau penanganan masalah ini berlarut-larut, bukan mustahil jika besok lusa giliran warga DKI yang akan protes masalah sampah yang menumpuk. Padahal mereka bayar pajak dan retribusi.

"Ini semua secara politis berpotensi menurunkan citra kehandalan Gubernur DKI dalam mengatasi masalah sampah. Karena itu, saya berharap akan ada jiwa besar mengakui kekurangan diri masing-masing dalam mengatasi masalah sampah ini, dan duduk bersama merumuskan akar masalah dan mencarikan jalan keluar yang terbaik, bukan cari menang-menangan bagi salah satu pihak," ungkapnya.

"Itu juga yang menjadi rekomendasi BPK agar Pemda DKI dan swasta berunding, lakukan renegosiasi kontrak sehingga menguntungkan kedua pihak. Demikian pandangan saya. Yang mau kutip atau sebarkan, silakan. Salam hormat," tutur Yusril menutup celotehannya tersebut.