Yusril kecam Kejaksaan terkait eksekusi Bupati Kepulauan Aru

Merdeka.com - Yusril Izha Mahendra sebagai kuasa hukum Bupati Kepulauan Aru, Tedy Tengko mengancam jaksa yang bersikeras melakukan eksekusi terhadap kliennya bila kembali bertugas, menyusul dikeluarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri tertanggal 31 Oktober 2012.

"Siapa pun jaksa yang berusaha mengeksekusi Tengko akan saya lawan dengan meminta polisi menangkap bersangkutan karena melakukan pelanggaran HAM," kata Yusril seperti dikutip Antara, Rabu (12/12).

Dia menegaskan, tidak ada dasar hukum untuk kejaksaan mengeksekusi Tengko setelah Majelis Hakim tunggal PN Ambon, Syahfruddin saat sidang pada 12 September 2012 mengabulkan permohonan penetapan non executable, menyusul persidangan pada 10 September 2012.

Begitu pun Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusan atas permohonan penjelasan putusan Yusril Izha Mahendra menyatakan, apabila surat putusan pemidanaan yang tidak membuat ketentuan KUHAP pasal 197 ayat (1) huruf k, maka mengakibatkan batal demi hukum.

"Jadi jaksa jangan arogan karena Kemendagri melalui SK ditandatangani oleh Susilo selaku Sekretaris DITJEN OTDA a/n Ditjen OTDA dengan No. 131.81-763 tertanggal 31 Oktober 2012 tentang pengaktifan kembali Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Tedy Tengko adalah sah demi hukum," ujar Yusril.

Dengan demikian, dia mengingatkan jaksa agar memahami hukum secara utuh agar tidak mengorbankan hak warga negara Indonesia, apalagi mengarah ke pelanggaran HAM.

"Dijamin undang - undang bila ada praktek demikian, maka polisi bisa diminta untuk menangkap oknum jaksa yang melakukan eksekusi yang melanggar ketentuan perundang - undangan maupun KUHAP," katanya.

Tengko yang berstatus Bupati nonaktif Kepulauan Aru sehubungan dugaan tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2006-2027 senilai Rp 42,5 miliar diputus bebas oleh majelis hakim PN Ambon melalui putusan No 62/Pid.B/2011/PN.AB.- tertanggal 25 Oktober 2011 itu diaktifkan kembali sesuai ketentuan hukum.

Sedangkan Umar Djabumona yang sebelumnya adalah Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Aru setelah pengaktifan Tengko, maka kembali menjalankan tugas sebagai Wakil Bupati setempat.

Sebelumnya putusan majelis hakim tunggal PN Ambon Syahfruddin mengabulkan permohonan kuasa hukum Teddy Tengko yakni Yusril Izha Mahendra agar tidak dieksekusi sebagaimana ancaman Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Kejati Maluku mengancam mengeksekusi Teddy menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MA) o.161 K/ Pid.sus/2012 tertanggal 10 April 2012 Namun, Jusril melakukan perlawanan karena menilai putusan MA No.161 K/ Pid.sus/2012 tertanggal 10 April 2012 yang pasal 197 huruf k tidak dicantumkan, maka atas ketaatan kepada norma hukum dinyatakan batal demi hukum dan harus dianggap tidak pernah ada.

Hakim tunggal PN Ambon, Syahfruddin saat sidang pada 12 September 2012 mengabulkan permohonan penetapan non executable, menyusul persidangan pada 10 September 2012.

Teddy Tengko dinyatakan sebagai tersangka pada 10 Maret 2010, selanjutnya dinonaktifkan Mendagri Gamawan Fauzi pada 2 Maret 2011.

SK pemberhentian sementara Teddy Tengko tertuang dalam surat keputusan Mendagri bernomor 131.81-151, berlaku sampai proses hukum terhadap yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap.