Yunus Husein:Saya pernah bantah daftar rekening gendut pejabat polri
Merdeka.com - Mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein membantah dirinya tidak pernah melakukan klarifikasi soal rekening gendut petinggi polri.
Yunus mengatakan, bantahan pernah dilakukan PPATK melalui media massa beberapa waktu lalu setelah beredarnya daftar nama petinggi polri pemilik rekening gendut yang disebut-sebut dikeluarkan oleh PPATK.
Yunus menegaskan, PPATK di bawah kendalinya tidak pernah mengeluarkan daftar nama petinggi polri memiliki rekening gendut.
"Sudah pernah membantah dengan surat tertulis kepada media yang memuat pada waktu itu," tutur Yunus kepada merdeka.com, Senin (16/3).
Namun, Yunus mengaku tidak menyimpan salinan surat bantahan yang dikirimkan kepada media-media tersebut. "Saya nggak punya (salinan) surat bantahan itu. Minta ke PPATK saja," tutur Yunus.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla JK menyayangkan kasus dugaan rekening gendut para petinggi polri berkembang liar hingga menyasar para jenderal polisi yang menjadi tertuduh, padahal menurutnya sumber tersebut sama sekali tidak benar.
"Kacau semua. Kasihan orang, menghukum jenderal-jenderal polisi dengan tuduhan itu, dan media luar biasa habisin orang hanya dengan rumor yang tidak benar itu tanpa dasar hanya rumor yang tidak benar. Gimana coba itu anda sebagai pemimpin bangsa supaya jangan terjadi keributan, pasti kita marah, pasti kita hentikan itu semua," papar JK saat wawancara khusus dengan merdeka.com, Senin (9/3).
JK mempertanyakan sikap Yunus Husein yang tidak melakukan klarifikasi meski secara tegas menyatakan bahwa PPATK tidak pernah mengeluarkan pernyataan dan daftar nama petinggi polri yang memiliki rekening gendut.
"Itu pertanyaan saya pada Pak Yunus. 'Pak Yunus kenapa dulu itu anda tidak bantah, 'ya sudahlah pak" Demi Allah demi Rasul ngomong gitu. Itu saat salat magrib bersama, di masjid lagi," JK menambahkan.
JK pun meminta kepada para jurnalis untuk klarifikasi langsung ke Yunus Husein terkait hal ini. "Boleh konfirmasi ke Yunus, dia mengatakan demi Allah demi Rasul, tidak ada rekening gendut," imbuh JK.
"Nggak ada, nggak ada kasus itu, gak pernah diperiksa, gak pernah ada data itu. Jadi ada orang yang bikin isu kemudian dikutip macam-macam, dibantah nggak didenger. Coba bagaimana kalau anda dalam posisi saya tidak mengoreksi semuanya," tutup JK.
(mdk/siw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Data dari PPATK bisa dijadikan peringatan oleh seluruh peserta Pemilu.
Baca SelengkapnyaSaat ini banyak modus penipuan yang dilakukan di bidang keuangan dengan memanfaatkan media sosial.
Baca SelengkapnyaBagi ASN atau pensiun sendiri sekaligus penerima pensiun janda/duda dan/atau penerima tunjangan janda/duda, maka THR 2024 dibayarkan pada keduanya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.
Baca SelengkapnyaPPATK mengungkap temuan transaksi keuangan mencurigakan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDiduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca SelengkapnyaMenurut Yusril, tafsir atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dibatasi hanya pada PKPU saja.
Baca Selengkapnya