Yorrys minta Agung Laksono bayar tunggakan listrik kantor DPP Golkar

Merdeka.com - Kantor DPP Partai Golkar tampak sepi usai Menteri Hukum dan HAM mencabut SK Kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Dicabutnya SK itu membuat perseteruan antara kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie semakin panas.

Partai Golkar dianggap sebagai partai ilegal karena tidak ada kepengurusan yang sah. Bagaimana aktivitas Kantor DPP Partai Golkar saat ini?

Pantauan merdeka.com di Kantor yang terletak di Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat itu tak ada aktivitas dari para petinggi partai beringin. Seorang petugas keamanan menuturkan, Kantor DPP Partai Golkar mulai sepi usai gelaran Pilkada Serentak.

"Sudah sebulan lalu sepi, kalaupun ada rapat tidak di sini," kata petugas yang enggan disebutkan namanya itu," Sabtu (2/1).

Beredar kabar bahwa Kantor DPP Partai Golkar menjadi tak terurus seiringnya dualisme yang tak kunjung usai. Bahkan, listrik pun sampai nunggak dan beberapa gaji karyawan pun menjadi telat.

Hal itu juga dibenarkan oleh Politikus Golkar Yorrys Roweyai yang menyebut seharusnya biaya operasional Kantor Golkar ditanggung oleh Agung Laksono.

"Iya memang betul belum bayar. Seharusnya Pak Agung yang bayar, Pak Agung yang tanggung jawab karena dia yang kuasain (Kantor Golkar)" kata Yorrys saat dihubungi.

Satpam yang berjaga di Kantor DPP Partai Golkar juga membenarkan bahwa kantor akan gelap gulita ketika malam datang. "Sudah beberapa hari mati," ucapnya.