YLBHI Tuding Ada Capim Punya Masalah Etik dan Ingin Menghilangkan Peran KPK
Merdeka.com - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan publik berharap Presiden Joko Widodo dapat menyaring nama calon pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak bermasalah. Menurutnya, masyarakat juga meminta Jokowi dapat melihat kembali kinerja Pansel Capim KPK.
"Masukan dari masyarakat sebetulnya meminta Presiden melihat konflik kepentingan yang ada di dalam pansel. Sehingga jadi sangat masuk akal hasilnya jadi seperti ini," kata Asfinawati di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (3/9).
Dari 10 nama capim, Asfinawati menilai masih banyak capim yang bermasalah rekam jejak atau memiliki visi bertentangan dengan KPK. Meski tidak menyebut nama capim yang bermasalah, dia sempat menyinggung ada kandidat yang tidak setuju dengan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT).
"Sebetulnya banyak calon-calon yang mencoba justru ingin menghilangkan peran KPK. Jadi ada yang ada yang mengomentari soal penyadapan, ada yang tidak setuju dengan OTT, ada yang ada juga yang ingin fungsi pendidikannya hilang total," ungkapnya.
Selain itu, Asfinawati menyebut ada calon yang berupaya menghalangi upaya pemberantasan korupsi serta memiliki pelanggaran etis.
"Ada calon-calon yang punya rekam jejak menghalang-halangi pemberantasan korupsi, pendidikan dan tidak menyerahkan dan memiliki masalah etis," tuturnya.
"Nah kalau orang-orang seperti ini bergabung menjadi satu kumpulan yang dihasilkan oleh pansel ini sangat mencolok. Ini bukan orang-orang yang pantas untuk menjadi pimpinan KPK," tambah dia.
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Seleksi Capim KPK kembali meminta Presiden Joko Widodo mencoret nama-nama capim KPK yang tidak berintegritas. Koalisi menilai 10 nama capim banyak yang memiliki rekam jejak buruk.
"Kita berharap dengan kondisi sekarang Presiden dapat melakukan langkah taktis terhadap para capim KPK ini," kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto.
"Situasi saat ini diskresinya ada di Presiden, sebagai otoritas tunggal siapa yang akan diserahkan kepada DPR," tambahnya.
Berikut 10 nama capim KPK yang lolos seleksi:
1 Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
2 Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firli Bahuri
3 Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara
4 Jaksa, Johanis Tanak
5 Advokat, Lili Pintauli Siregar
6 Dosen, Luthfi Jayadi Kurniawan
7 Hakim, Nawawi Pamolango
8 Dosen, Nurul Ghufron
9 PNS Sekretaris Kabinet, Robi Arya
10 PNS Kementerian Keuangan, Sigit Danang Joyo
Reporter: Delvira Hutabarat
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaDKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaPolitikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaPolisi menyita dan menggeledah Graha Wismilak di Surabaya, Senin (14/8). Penggeledahan terkait dugaan pemalsuan surat atau akta otentik dan pencucian uang.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan sejumlah capaian kinerja pada 2023 lalu seperti upaya-upaya pencegahan, penindakan serta pemeriksaan LHKPN.
Baca SelengkapnyaDewas KPK membeberkan sejumlah harta Firli Bahuri yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.
Baca Selengkapnya