Merdeka.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), revisi UU KPK serta revisi UU Pemasyarakatan. Menurut Anggota YLBHI, Asfinawati, ketiga pembahasan undang-undang tersebut menuai penolakan dari masyarakat, namun disikapi berbeda oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Sebetulnya publik juga ramai sekali meminta agar revisi undang-undang KPK ini tidak dilanjutkan ya dan sikap presiden berbeda," kata Ketua YLBHI, Asfinawati di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9).

Seperti revisi UU Pemasyarakatan, katanya, pemerintah seolah membuka seluas-luasnya kebebasan bagi tahanan kasus korupsi. Dia mencontohkan terkait pemberian remisi kepada koruptor.

"Pertanyaan dari kami, kok untuk publik masyarakat biasa begitu banyak aturan kriminal untuk menjerat mereka. Sedangkan para koruptor dilonggarkan," ujar Asfinawati.

Sebelumnya diketahui,Presiden Jokowi meminta agar RKUHP dibahas lagi karena masih ada pasal-pasal yang ditolak oleh berbagai pihak. Jokowi juga meminta tidak disahkan oleh DPR periode sekarang 2014-2019 tetapi oleh dewan periode berikutnya, 2019-2024.

"Saya lihat materi yang ada, substansi yang ada, kurang lebih 14 pasal (yang perlu ditinjau ulang)," ujar Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9).