Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Yance akui bebas karena JK jadi saksi yang meringankan

Yance akui bebas karena JK jadi saksi yang meringankan JK bersaksi di sidang Yance. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Mantan Bupati Indramayu, Irianto MS Syafiuddin alias Yance tak gentar menghadapi ‎langkah hukum jaksa penuntut umum (JPU) berupa kasasi. Yance divonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Sumuradem, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

"Iya (optimis) dong. Engga apa-apa, JPU (ajukan kasasi) itu hak dia," kata Yance usai mengikuti rapat paripurna penyerahan laporan keuangan 2014, di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (8/6).

Hari ini Yance yang merupakan Wakil Ketua DPRD Jabar ini kali pertama ngantor usai divonis bebas pekan lalu.

Vonis bebas yang dialamatkan padanya sudah cukup bukti bahwa dirinya tidak bersalah dalam menjalankan proyek pembangunan PLTU di Sumuradem, Kabupaten Indramayu tersebut.

Lanjut dia, bahwa proyek tersebut merupakan instruksi langsung Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada 2005 lalu.

"Udah nyata dan jelas kalau Pak JK (Jusuf Kalla) menjadi saksi meringankan dalam rangka membuktikan seluruh dakwaan yang tidak terbukti," katanya.

Dia juga menambahkan, seluruh keterangan saksi tidak ada yang mengarah bahwa dirinya telah memperkaya dirinya dan diduga merugikan negara hingga Rp 5,2 miliar seperti yang dialamatkan JPU dari Kejagung.

‎Termasuk dakwaan subsider Pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Sudah terbuktikan di pengadilan. Kalau pengadilan itu tempat orang mencari keadilan," ungkapnya.

Untuk diketahui Yance sebelumnya didakwa terlibat tindak pidana korupsi dengan menggelembungkan ganti rugi tanah proyek pembangkit listrik tenaga uap di Sumuradem, Kabupaten Indramayu, yang dianggap menyebabkan negara merugi hingga Rp 5,2 miliar. Namun seluruh tuduhan tersebut dibantah majelis hakim pada sidang yang digelar Senin 1 Juni 2015 lalu.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri
JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri

JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
2 Jenderal TNI Tak Lagi Pegang Komando Kodam, 1 Eks Ajudan Jokowi Naik Bintang 3, 1 Lagi Urus Kampus
2 Jenderal TNI Tak Lagi Pegang Komando Kodam, 1 Eks Ajudan Jokowi Naik Bintang 3, 1 Lagi Urus Kampus

Dua Jenderal TNI kini tidak lagi pegang Komando Kodam, pindah ke mana sajakah mereka? Berikut ulasannya.

Baca Selengkapnya
OJK Kembali Cabut Izin 4 BPR, Ini Alasannya
OJK Kembali Cabut Izin 4 BPR, Ini Alasannya

Dian mengatakan OJK masih akan menutup sisa BPR yang bermasalah di tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket
Jokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket

Kata Huda, anggota fraksi PKB sudah ada beberapa yang menandatangi hak angket.

Baca Selengkapnya
JK: Kawan yang Satu Marah Terus, Bagaimana Debat dengan Kepala Negara Lain?
JK: Kawan yang Satu Marah Terus, Bagaimana Debat dengan Kepala Negara Lain?

JK menilai seorang pemimpin harus tenang, baik, sopan dan tidak emosional

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.

Baca Selengkapnya