WNI di Paris demo SBY dan Koalisi Prabowo terkait UU Pilkada

Merdeka.com - Warga Negara Indonesia yang berada di Paris menggelar Happening Art dari depan Stasiun Metro La Muette di Arrondisement 16 Paris dan berjalan menuju KBRI di Rue Cortambert, Selasa (30/9) waktu setempat. Aksi itu merupakan bentuk protes mereka terkait pengesahan UU Pilkada dan mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Di KBRI, mereka diterima oleh Kabid Fungsi Politik Arifin Saiman serta Kabid Fungsi Kebudayaan dan Penerangan Henry Kaitjily. Pihak KBRI menyatakan akan meneruskan pernyataan mereka kepada pemerintah Indonesia di Jakarta dan berjanji akan memberikan dukungan lebih aktif untuk pendidikan politik warga negara Indonesia di Prancis.

Dalam kesempatan itu, para WNI itu juga menuding skenario UU Pilkada merupakan upaya Koalisi Merah Putih untuk menjegal Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

"Batu sandungan pertama sudah disiapkan oleh Koalisi Merah Putih dengan mendesakkan ide penghapusan pemilihan langsung bagi pimpinan daerah," ujar Mulyandari dalam rilis yang diterima merdeka.com, Rabu (1/10)

Mulyandari menambahkan, strategi itu dimaksudkan agar kelak dalam 5 tahun mendatang Koalisi Merah Putih yang akan menguasai kursi pemerintahan daerah dan menjegal segala rencana pembangunan pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, Koalisi Merah Putih tanpa ragu mencabut hak pilih rakyat dan memberikan hak menentukan pimpinan kepala daerah kepada DPRD.

"Keputusan ini sama sekali tidak tepat karena saat ini kesadaran politik rakyat justru sedang tumbuh. Permainan politik berdasarkan pertimbangan irasional dan bukan untuk kepentingan bangsa harus dijawab dengan tegas oleh rakyat," tuturnya.

"Dengan ini kami warga negara Indonesia di Prancis yang peduli atas situasi politik di Indonesia meminta SBY dan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan UU Pilkada demi kepentingan kemajuan demokrasi di Indonesia. Kedua, kepada DPR RI hasil pemilu 2014 yang akan dilantik 1 Oktober 2014 ini agar memasukkan kembali agenda revisi UU Pilkada dan mengembalikan hak pilih rakyat dalam Program Legislasi Nasionalnya bersama Menteri Dalam Negeri yang baru di pemerintahan Presiden Jokowi." imbuhnya.