Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan tidak boleh ada penggagalan pelantikan anggota legislatif terpilih dan presiden-wakil presiden terpilih 2019. Menurut dia, hal itu sudah termaktib dalam konstitusi, sehingga bila ada pihak coba menggagalkan artinya melawan Undang-Undang.

"Saya menyoroti masalah pelantikan DPR RI dan pelantikan presiden dan wapres, pelantikan itu amanat konstitusi, sehingga tidak boleh ada seseorang, kelompok atau pihak mana pun yang mencoba menggagalkan itu karena penggagalan itu melawan konstitusi," jelas Wiranto di Kantor Kemenko Polhukan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/9).

Wiranto menegaskan pelantikan adalah puncak dari hasil Pemilu langsung yang diselenggarakan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Karenanya, hasil yang diperoleh melalui proses tersebut memiliki legitimasi yang kuat dan harus diselesaikan hingga tahap pelantikan.

"Pemilu ini dipilih rakyat apa pun prosesnya, puncaknya anggota DPR dan presiden sudah terpilih melalui pemilihan langsung, itu proses konstitusi," jelas dia.

Karenanya, Wiranto menyatakan siap melakukan langkah pengamanan maksimal agar pelantikan bisa berlangsung baik. Wiranto tidak ingin mempertaruhkan eksistensi negara terancam oleh gerakan radikal dan anarkisme yang inkonstitusional.

"Kita akan rapatkan bersama dan rapatkan barisan dan mengajak masyarakat untuk meyakini bahwa amanat konstitusi harus kita jalankan," Wiranto menandasi.

Reporter: Muhammad RadityoSumber: Liputan6.com