Waspada 'Penumpang Gelap' Program Vaksin Covid-19 Gratis

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menggratiskan vaksin Covid-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berusia 18-59 tahun. Totalnya, sebanyak 182 juta orang.

Jokowi mengatakan, vaksinasi akan dimulai pada Januari 2021 dan dia menawarkan diri untuk menjadi orang pertama di Indonesia yang akan divaksin.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai, keputusan Jokowi sudah tepat. Namun, sebelum melakukan vaksinasi, menurutnya pemerintah perlu membuat peraturan yang jelas. Mulai dari prosedur, pelayanan, anggaran, hingga sanksi.

"Kebijakan ini sudah tepat untuk memberantas spekulan-spekulan atau rumah sakit swasta yang selama ini gencar mempromosikan pelayanan vaksin, tapi aturan mengenai mekanismenya harus jelas," kata Trubus saat dihubungi merdeka.com, Kamis (16/12).

Dia khawatir, jika pemerintah tidak membuat aturan yang jelas dan tegas, maka akan tetap saja ada oknum yang mengambil untung dari program vaksinasi gratis ini.

"Harus dibuatkan aturannya dulu, baru diterapkan. Kalau langsung dieksekusi, takutnya ada oknum yang malah mempermainkan harga dan membohongi masyarakat," kata dia.

Belajar dari Harga Rapid Test

Dia melihat, edukasi yang dilakukan pemerintah mengenai vaksinasi ini masih belum merata. Dia khawatir, masih akan ditemukan warga yang belum tahu bahwa vaksinasi Covid-19 itu gratis.

Jangan sampai seperti rapid test dan swab test, pemerintah dianggap telah menentukan harganya. Sehingga masyarakat dirugikan dan bisnis rumah sakit diuntungkan.

"Kita punya trauma saat test Covid-19, pemerintah telat dalam menentukan harga pasaran. Mereka sudah terlanjur mendapatkan keuntungan yang banyak dari test Covid itu. Nah vaksinasi ini harus jelas dulu aturannya," kata dia.

Dia berharap, pemerintah bisa menjamin tidak ada satu pun oknum yang mengambil untuk dari program vaksinasi gratis ini. Selain itu, menurutnya pemerintah juga harus terbuka terkait harga vaksin yang dibeli, jumlah dosisnya, dan jenis vaksin yang dibeli pemerintah.

Istimewa

Seperti yang diketahui, sampai detik ini Menkes Terawan masih membuka peluang untuk menambah jenis vaksin baru.

"Saya khawatir akan ada pihak-pihak yang menunggangi. Bisa dari pemerintah sendiri, swasta, pengusaha, atau rumah sakit. Mereka yang punya kesempatan atau kepentingan bisnis. Jadi perlu dibuat aturan/sanksi tegas untuk mengantisipasi adanya cukong-cukong ini," kata Trubus.

Dia pun mengajak seluruh pihak, termasuk media untuk mengawasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Jangan sampai, kata dia, ada praktik KKN dalam program vaksinasi gratis ini. Dia berharap, pelayanan yang akan diberikan saat vaksinasi tidak mengecewakan masyarakat.

"Kita harus kawal terus, bagaimana praktiknya nanti. Kita tahu, dalam pelayanan BPJS saja, pasien golongan 3 sering ditolak sama RS. Alasannya kamar penuh. Nah vaksinasi ini kan gratis, takutnya masyarakat tidak dilayani dengan baik, malah harus bayar," ujarnya.

"Praktik KKN di Indonesia kan seperti budaya. Takutnya yang gratis cuma sedikit, tetap ada yang berbayar. Jangan sampai rakyat dibohongi. Makanya terkait dosis dan pendistribusian harus ditetapkan dengan jelas dulu," ujarnya.

Waspada Calo

Senada dengan Trubus, pengamat kebijakan publik Agus Pembagio meminta pemerintah untuk membuat aturan jelas terkait program vaksinasi gratis ini. Termasuk sudah menyiapkan sanksi tegas bagi para oknum yang memanfaatkan program ini.

"Makanya harus ada aturannya termasuk sanksi tegas. Kalau tidak diberi hukuman yang berat, ya akan gagal (program vaksinasi gratis)," kata Agus kepada merdeka.com, Kamis (16/12).

©2020 Merdeka.com

Dia khawatir, nantinya akan ada oknum/calo yang memperjualbelikan jenis vaksin Covid-19 yang tidak dibeli pemerintah. Seperti yang diketahui, ada sebagian masyarakat Indonesia yang enggan divaksin dengan vaksin yang dibeli oleh pemerintah.

"Ya berharap jangan sampai ada calo. Kalau mau beli vaksin sendiri, silahkan saja, tapi habis itu jangan dijual ke publik. Harus digunakan sendiri," kata Agus.

"Para pejabat atau konglomerat pasti akan cari vaksin yang terbaik, mereka bisa saja beli dari luar. Tapi ingat, jangan diperjualbelikan," imbuhnya.